jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan destinasi pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara.
Pemda akan menyiapkan anggaran sebesar Rp6,4 triliun untuk menyelesaikan pengembangan infrastruktur empat destinasi pariwisata super-prioritas, Danau Toba, Mandalika, Borobudur, dan Labuan Bajo.
BACA JUGA: Kapan Danau Toba Menjadi Bali Baru?
Dari total anggaran itu, Danau Toba mendapat anggaran paling besar yakni Rp2,2 triliun.
BACA JUGA: Terpeleset Jatuh ke Sungai, Bocah 4 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa
BACA JUGA: DPD Minta 7 Pemerintah di Kawasan Danau Toba Ikut Anggarkan Pemeliharaan Kualitas Air
“Paling besar karena wilayahnya paling luas,” kata Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Hiramsyah Thaib usai rapat di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (24/7).
Selain pembahasan anggaran, dia menjelaskan, rapat kemarin juga mendiskusikan penyelesaian infrastruktur dan pengembangan destinasi. Apalagi, Danau Toba menjadi tanggung jawab tujuh kabupaten. Meski dana Rp6,4 triliun berasal dari Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, Hiramsyah memastikan pekerjaannya tidak menunggu tahun depan. “Sesuai arahan presiden yang kami bisa jalankan ya langsung kerjakan sekarang,” ujarnya.
Hiramsyah juga menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan destinasi super prioritas itu naik di atas 40 persen sejalan dengan geliat Kemenpar dalam membangun sektor pariwisata di kawasan ini.
BACA JUGA: 5 Destinasi Wisata Indah Masuk Daftar Prioritas Utama
“Rata-rata kenaikan PAD sebesar 40 persen di tiap daerah. Di Danau Toba 70 persen, bahkan Pulau Samosir secara keseluruhan mengalami kenaikan PAD hingga 81 persen per tahun. Itu membuktikan kita semua berada di arah yang tepat untuk membuat percepatan pariwisata,” ungkap Hiramsyah.
Dengan kenaikan tersebut, Hiramsyah menganggap pengembangan 10 Bali Baru memiliki impact yang tinggi terhadap gerak ekonomi di daerah. Upaya pemerintah dalam mendorong 10 Bali Baru dilakukan dengan menciptakan suatu regulasi dan iklim usaha yang tepat.
Hal ini menurutnya bertujuan untuk mendorong iklim pariwisata yang kondusif, dan berstandar dunia. “Tantangan besarnya adalah koordinasi dan komunikasi, dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata dan 10 Bali Baru itu sudah merupakan cara cerdas, tapi yang paling penting adalah komitmen di semua level,” ujarnya.(jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bagaimana Kondisi Arus Balik Angkutan Penyeberangan di Danau Toba?
Redaktur & Reporter : Budi