jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing menilai langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menetapkan Danau Toba, Sumatera Utara, sebagai salah satu dari lima prioritas “Bali baru” sangat tepat.
Menurut dia, salah satu bukti keseriusan pemerintah pusat membangun destinasi wisata itu adalah dengan digelarnya rapat terbatas rapat terbatas pengembangan lima destinasi pariwisata prioritas yang dipimpin Presiden Jokowi, Senin (15/7).
Dia menambahkan, siapapun yang ditemuinya baik itu wisatawan mancanegara maupun domestik yang sudah berkunjung, semua berpendapat Danau Toba memiliki alam keindahan alam yang sangat luar biasa menakjubkan.
BACA JUGA: DPD Minta 7 Pemerintah di Kawasan Danau Toba Ikut Anggarkan Pemeliharaan Kualitas Air
Menurut dia, ini merupakan karunia luar biasa dari Tuhan bagi Indonesia, terutama untuk masyarakat yang tinggal di kawasan Danau Toba.
BACA JUGA: Wali Kota Tangerang Tunggu Arahan Gubernur Soal IMB Bangunan Kemenkumham
BACA JUGA: 5 Destinasi Wisata Indah Masuk Daftar Prioritas Utama
Karena itu, Danau Toba harus dirawat dan dikelola dengan sangat serius dengan tetap berbasis pada kearifan lokal agar mimpi menjadikan wilayah ini sebagai kawasan destinasi wisata bertaraf internasional segera terealisasi.
“Jika mimpi ini dapat terwujud, konsekuensi logisnya dipastikan mampu mendorong kemajuan SDM dan peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan ini dipastikan meningkat sangat pesat,” katanya.
Emrus menjelaskan, pada 16 Juni 2019 lalu, dia menelusuri Danau Toba dari mulai lingkar luar hingga dalam. Dia menilai memang sudah ada kemajuan, namun dari berbagai aspek masih jauh tertinggal dengan Bali Indikator yang dimiliki Danau Toba sebagai destinasi wisata.
BACA JUGA: Temuan Presiden Jokowi soal Ragam Persoalan di Destinasi Wisata Prioritas
“Menurut saya masih sangat jauh bila dibandingkah dengan Bali. Ketertinggalan ini harus dikejar dengan program akselaratif diberbagai komponen pariwisata, yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas,” paparnya.
Dia mengatakan, masih ditemukan berbagai persoalan di Danau Toba. Misalnya, infrastruktur jalan raya sudah dibangun tetapi masih ada beberapa titik sudah longsor.
Saluran air di salah satu atau dua sisi jalan yang longsor ada yang belum terbangun dengan baik. Khusus di bagian lingkar dalam Danau Toba, ditemukan lebar jalan yang tidak sama, dan sangat variatif.
“Ada yang lebarnya sangat memadai, namun masih ada ditemukan jalan yang lebarnya belum normal. Pertanyaan kritis, mengapa demikian,” katanya.
Kedua, kolam keramba ikan di Danau Toba pasti berdampak terhadap pencemaran air Danau Toba. Pakan ikan yang diberikan tidak semua dicerna oleh ikan di keramba. Sebagaian besar larut dalam air sebelum dimakan ikan, kemudian bisa menyebar dan mengendap ke dasar danau.
“Bukankah ini pencemaran? Jawabnya dipastikan ya. Bahkan tidak jarang muncul berita persoalan pencemaran Danau Toba dilaporkan kepada penegakan hukum,” paparnya.
Ketiga, limbah rumah makan. Ketika makan siang di salah satu rumah makan, Emrus melihat limbahnya disalurkan ke pinggiran air Danau Toba dengan begitu saja.
“Sangat kumuh. Fakta ini menunjukkan perlu penyadaran kepada pengelola rumah makan tentang pentingnya kejernihan air Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia,” kata Emrus lagi.
Keempat, penyadaran budaya wisata. Pada kunjungan itu, Emrus bertemu dengan salah satu PNS Dinas Pariwisata dari salah satu kabupaten di sana di sebuah hotel.
BACA JUGA: Wali Kota Tangerang Minta Maaf Sampai Mencium Tangan Menkumham
Menurut Emrus, PNS tersebut menyatakan bahwa persoalan utama pengembangan wisata Danau Toba adalah perlunya menumbuhkan kesadaran bagi seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut agar sejalan dengan budaya wisata.
Melihat berbagai masalah ditemukan, Emrus berkesimpulan bahwa koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan belum berjalan secara maksimal dan profesional.
Karena itu, lanjut dia, untuk mengakselarasi pengambangan destinasi wisata di Danau Toba sangat diperlukan koordinasi dan komunikasi antarberbagai pemangku kepentingan.
“Para pemangku kepentingan tersebut, yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, Kementerian ATR & BPN, Bekraf, seluruh pemda kabupaten di semua kawasan Danau Toba, para tokoh adat/masyarakat, tentu sebaiknya dengan leading sektor Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT),” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seleksi Capim KPK Harus Cepat, Jangan Tunggu DPR Periode Baru Dilantik
Redaktur & Reporter : Boy