jpnn.com - JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mulai menggelar dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan teradu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Ahmad Fachrudin dan sembilan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Jakarta Barat di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (7/8).
Sidang digelar terkait pelaksanaan pemilu legislatif, April 2014 lalu, setelah dilaporkan oleh salah seorang calon anggota DPRD DKI Jakarta, H Masban.
BACA JUGA: Polda Periksa Pelapor Karikatur Jakarta Post
Dalam sidang yang dipimpin Panel Majelis Sidang, Nur Hidayat Sardini dan Saut H sirait, lewat Kuasa Hukumnya, Syamsir, caleg dari Partai Golkar ini mendalilkan para teradu dari unsur PPS diduga telah mengurangi perolehan suaranya.
Kemudian perolehan suaranya tersebut ditambahkan pada perolehan suara caleg dari Partai Golkar nomor urut 1 dan 2, atas nama Fatih bin Rahmatullah dan Eko Angka Widjaja.
BACA JUGA: Pakar Hukum Pertanyakan Soal Pembukaan Kotak Suara
Sementara terhadap teradu Ahmad Fachrudin, pengadu mendalilkan dugaan telah memberi pernyataan berupa instruksi kepada panitia pengawas (Panwas) di tingkat kota dan kecamatan untuk menerima gratifikasi dan money politic (politik uang) dari pihak-pihak yang berkepentingan.
"Bukti pernyataan teradu 11 tertuang dalam bukti P4, yang merupakan hasil notulensi rapat di Panwaslu Jakarta Barat,” ujar Syamsir dalam persidangan.
BACA JUGA: Jokowi: Keliru, Ngelamar Menteri di Kantor Transisi
Terhadap hal tersebut, Fachrudin mengaku bahwa hal tersebut merupakan masalah internal di Bawaslu Provinsi DKI dan semua telah diklarifikasi oleh Bawaslu RI.
:Isi notulensi tersebut tidak benar, karena yang membuat notulensi tersebut tidak hadir saat dikonfrontir, itu yang terungkap dalam klarifikasi di Bawaslu RI, kami tidak terbukti," tegas Fachrudin.
Untuk para Teradu dari unsur PPS, seperti diakui Dahlia ketua PPS Sukabumi Utara, semua kesalahan telah diralat, dan tidak ada keberatan dari saksi. Sedangkan Husein ketua PPS Sukabumi Selatan mengaku tidak pernah ada keberatan dari Saksi saat rekapitulasi di tingkat PPS.
Demikian pula dengan Teradu lainnya, yang menyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh Pengadu tidak sama dengan yang mereka miliki. Menurut Achmad Yadi, bukti yang diajukan Pengadu tidak berhologram, sedangkan yang dimiliki Teradu berhologram.
Atas keterangan masing-masing pihak, DKPP menjadwalkan sidang berikutnya dalam waktu dekat, setelah melihat jadwal persidangan atas kasus pengaduan lainnya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waktu dan Biaya Terbatas, Jokowi Gagas e-Blus
Redaktur : Tim Redaksi