Anggota Dewan Dinilai 'Over Acting'

JAKARTA - Pengamat politik UI, Prof Maswadi Rauf, mengatakan kepada JPNN, Selasa (2/3), bahwa kericuhan yang terjadi saat rapat paripurna DPR RI, disebabkan karena banyak dari anggota dewan yang dinilainya over actingSeharusnya menurut Maswadi, kericuhan tidak perlu terjadi bila wakil rakyat lebih mengedepankan etika politik yang baik.

"Terlalu berlebih-lebihan dan over acting

BACA JUGA: KPK Didesak Sita Bukti Rp62,3 M

Meski yang mereka keluhkan kepada pimpinan sidang adalah hal yang substansial yakni mengenai keputusan akhir, namun cara penyampaiannya sangat tidak baikTidak mencerminkan sedang melaksanakan proses demokrasi yang baik," ujar guru besar politik UI tersebut.

Sebenarnya, kata Maswadi pula, prosesi final kerja Pansus Century dari awal memang sudah diprediksi akan berlangsung panas

BACA JUGA: YLKI: Tarif Batas Atas Tak Jelas Pengawasannya

Karena bagaimanapun, ada kepentingan politik antara partai koalisi dan partai oposisi yang sama-sama meletakkan wakilnya di dalam keanggotaan Pansus Century.

"Sangat mudah membaca maksud politik di balik hal substansial saat paripurna tadiSuara-suara interupsi yang minta hasil Pansus diselesaikan satu hari, tidak menginginkan ada lagi peluang lobi-lobi politik menjelang final besok

BACA JUGA: FPDIP Yakin Sikap Fraksi-fraksi Takkan Berubah

Karena memang tidak perlu ada lagi pembicaraan lanjutanNamun di sisi lain, Marzuki Alie hanya mentaati hasil Bamus yakni (adanya) dua kali sidangTidak ada yang salah, melainkan hanya etika politik yang kurang," kata Maswadi.

Maswadi pun menegaskan, Partai Demokrat seharusnya tidak boleh terkesan memaksa partai koalisi untuk tetap berada satu barisan dengan pemerintah, terkait keputusan Pansus Century"Koalisi tidak akan bisa mempengaruhi Pansus CenturyKarena kasus Century adalah masa lalu, jauh sebelum koalisi terbentukJadi, Demokrat tidak bisa memaksakan atau terkesan meminta parpol untuk tetap berada dalam koalisi," katanya.

"Demokrat jangan terlalu tinggi tuntutannya pada partai koalisiJelas tidak ada kaitannya, karena koalisi bukan berarti (bahwa) parpol dilarang menyuarakan aspirasi," tukas Maswadi pula(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hindari Voting Atas Perpu Plt KPK