Anggota Dewan Nilai Boediono Tak Layak Jalankan Inpres

JAKARTA - Wakil Ketua DPR dari PKS, Anis Matta, meragukan kemampuan Wakil Presiden (Wapres) Boediono menjalankan 12 Instruksi Presiden (Inpres) khusus terhadap penuntasan kasus terdakwa mafia pajak Gayus TambunanMenurutnya, pelimpahan kewenangan yang dilakukan SBY sudah sering dilakukan, tapi tidak ada hasilnya.

"Saya meragukan 12 Instruksi Presiden itu dapat dijalankan

BACA JUGA: Mutasi agar Petugas Imigrasi Tak Turun-temurun

Presiden terlalu sering melimpahkan pekerjaan, dan tidak ada hasilnyaApalagi dilimpahkan ke Wapres

BACA JUGA: Bahas RUUK Jogja, Mendagri Tak Ingin Dihina

Wapres sendiri masih memiliki permasalahan hukum dengan kasus Century," katanya.

Menurut Anis, orang yang tersangkut masalah hukum, sebaiknya tidak diserahi tugas untuk menangani persoalan hukum"Masa orang yang sedang ada masalah hukum, diserahi penanganan masalah hukum juga

BACA JUGA: Mahfud MD Didesak Buka-bukaan soal Ancaman

Dalam kasus Century, (itu) masalah hukumnya belum selesai," katanya.

Apakah penunjukkan Boediono menjadi alat politik bagi Presiden? Terhadap ini, Anis pun mengatakan kemungkinan itu bisa terjadi"Bisa sajaTapi menurut saya, penyelesaian hukum (kasus Gayus) tidak menunjukkan hasil yang positif," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi III DPR, Bambang SoesatyoLegislator dari Golkar ini bahkan menyebut bahwa penyelesaian kasus Gayus ini ujung-ujungnya (akan) menjadi 'dagang sapi'"Kalau mau efektif, seharusnya SBY yang langsung memimpin, bukan diserahkan ke BoedionoBoediono sangat tidak layak memimpin (12 Inpres)," katanya.

Bambang mengatakan, kalau mau Inpres penuntasan kasus Gayus efektif, Presiden SBY seharusnya akan memberikan sanksi bila Inpres ini tidak dijalankan dengan baikTermasuk menurutnya, orang-orang yang diperintahkan diberikan jangka waktu dalam menjalankan tugasnya"Tingkat kepatuhan aparat kita ini sangat rendahJadi perlu diberikan deadline waktu menyelesaikan tugasnya," katanya(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mandala Mangkir Rapat, DPR Berang