jpnn.com, JAKARTA - Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) mengaku terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawannya akibat dilarang pemerintah melakukan ekspor konsentrat.
Namun pernyataan ini justru menuai kritikan pedas dari parlemen yang menyatakan perusahaan pertambangan asal Amerika itu telah berbohong.
BACA JUGA: 2300 Karyawan Freeport Dirumahkan
”Pernyataan itu menegaskan kebohongan PTFI. Karena berkali-kali jajaran manajemen dan Dewan komisaris menyampaikan di Komisi VII bahwa mereka tidak melakukan PHK, tapi hanya merumahkan sementara, karena mereka belum bisa produksi,” kata anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo kepada INDOPOS di Jakarta, Kamis (16/3).
Tak hanya itu, kata Mukhtar, perwakilan pekerja PTFI saat audience dengan DPR juga menegaskan bahwa posisi pekerja hanya dirumahkan, tanpa di PHK. ”Selama ini pekerja juga menyatakan mereka hanya dirumahkan dan tak mau di PHK. Hal itu sambil menunggu hasil negosiasi antara pemerintah dan PTFI,” ucapnya.
BACA JUGA: Percayalah, Gaya Freeport Mirip Reinkarnasi VOC
Jika betul PTFI mem PHK karyawannya, tegas Mukhtar, maka PTFI harus dipolisikan. ”Jika benar PHK, berarti mereka (PTFI) telah melakukan kembali kebohongan besar ke kami. Dan mereka juga melanggar UU Ketenagakerjaan hingga wajib harus di meja hijaukan,” tegasnya.
Politikus Hanura yang pernah berseteru dengan mantan Presiden Direktur PTFI Chappy Hakim ini pun mengungkapkan, pada saat rapat kerja 21 Februari 2017 dihasilkan kesepakatan bahwa tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja dan PTFI harus melaporkan kondisi operasional dan ketenagakerjaannya.
BACA JUGA: Pemerintah Daerah Bisa Miliki Saham Freeport
”Keputusan rapat tersebut harus di laksanakan. Dan kacaunya sampai kini PTFI juga belum memberikan laporan ke Komisi VII,” kesalnya.
Lebih lanjut, Mukhtar mengimbau kepada perusahaan asing itu untuk memperbaiki manajemen. Salah satunya dengan menunjuk sosok Presdir yang tepat pengganti dari Cahhpy Hakim yang telah mengundurkan diri.
”Presdir barunya harus yang mengerti tentang sejarah Freeport, yang memiliki kedekatan bathin dan juga dekat secara psikologis dengan masyarakat Papua, serta berjiwa Nasionalis. Karena selama ini persoalan klasik tak pernah selesai oleh karena Presdir PTFI hanya berfikir sepihak, yang tidak memberikan keuntungan pada bangsa Indonesia,” tandasnya.
Hal serupa juga diutarakan oleh anggota Komisi VII Joko Purwanto. Politikus PPP ini menegaskan bahwa dengan melakukan pemecatan karyawan, berarti PTFI serta para Sub kontraktornya telah melakukan ancaman kepada negeri ini.
”Kalau benar telah mem-PHK berarti mereka telah melakukan cara-cara seperti PKI. Yakni bagaimana melakukan ancaman kepada negeri ini agar menuruti kemauan mereka. Karena yang mereka pecat itu kan rakyat Indonesia juga,” cetusnya juga kepada INDOPOS.
Menurut Joko, seharusnya PTFI menuruti kebijakan yang sudah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah sebagaimana yang tertuang di dalam UU Minerba.
”Turuti saja peraturan menteri dan UU Minerba. Pasti saya yakin akan ada solusi yang terbaik nantinya. Dan bukan dengan cara psywar,” tegasnya.
Atas dasar itu, ia pun meminta kepada pemerintah agar tidak takut dengan ancaman PHK oleh PTFI itu.
”Pemerintah jangan takut. Bahkan kalau perlu jika Freeport tetap membandel maka usir saja mereka dari negeri ini,” pungkasnya. (dil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Diminta Hentikan Perundingan dengan Freeport
Redaktur & Reporter : Adil