jpnn.com - jpnn.com - Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengkritik aksi unjuk rasa yang dilakukan Gerakan Solidaritas Peduli Freeport di depan Kementerian ESDM, Selasa (7/3) pagi.
Aksi tersebut diduga ditumpangi kepentingan pihak PT Freeport Indonesia.
BACA JUGA: DPR Nilai Aksi Solidaritas Dukung Freeport Sangat Aneh
GP Ansor secara tegas mendesak pemerintah menghentikan perundingan jika berbagai aksi unjuk rasa tersebut tetap dilakukan.
"Kalau demo-demo jalanan terkait Freeport ditumpangi kepentingan perusahaan raksasa itu, GP Ansor mendesak kepada pemerintah untuk menghentikan perundingan," terang Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Selasa (7/3).
BACA JUGA: Freeport Melunak, Pemerintah Tunggu Hasil Perundingan
Menurut Yaqut, desakan untuk menghentikan perundingan tersebut muncul lantaran adanya tekanan-tekanan melalui aksi massa.
Perundingan tersebut tidak ada manfaatnya karena seharusnya sengketa bisnis diselesaikan di atas meja.
BACA JUGA: Freeport Masih Bandel, Inalum Siap Ambil Alih
"Tidak ada manfaatnya melanjutkan perundingan karena mereka melakukan penekanan melalui aksi massa," tegas pria yang juga anggota Komisi VI DPR RI tersebut.
Unjuk rasa peduli Freeport tersebut menuntut agar pemerintah tidak memaksakan perubahan ontrak karya (KK) Freeport ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Padahal, sesuai amanat konstitusi, dalam hal ini PP No. 1 Tahun 2017 yang merujuk pada Pasal 169 dan Pasal 170 jo. Pasal 103 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), kewajiban perusahaan pertambangan pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi untuk melakukan pemurnian selambat-lambatnya lima tahun sejak UU Minerba tersebut diundangkan, atau selambat-lambatnya tanggal 12 Januari 2014 sudah tepat.
GP Ansor meminta pemerintah tetap menjalankan amanat konstitusi dan tidak mudah tunduk pada desakan apa pun.
Selain itu, GP Ansor menilai, eksplorasi yang dilakukan Freeport selama puluhan tahun tidak sebanding dengan apa yang diberikan perusahaan asal Amerika Serikat itu, baik untuk rakyat Papua maupun pemerintah Indonesia.
"Agak aneh ada gerakan peduli Freeport. Bukannya lebih pantas jika ada yang peduli Papua akibat eksplorasi tambang Freeport? Kerusakan alam Papua itu tidak sebanding dengan apa yang diberikan Freeport," pungkas Yaqut. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BUMN Ini Siap Kelola Freeport
Redaktur & Reporter : Ragil