jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPD RI Dani Anwar mengaku keberatan dengan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menutup Rumah Potong Hewan (RPH) Tanah Abang. Pasalnya, rumah potong spesialis kambing tersebut telah bertahun-tahun menjadi lahan mata pencaharian warga asli Tanah Abang.
Hal ini terungkap dalam suratnya kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tertanggal 31 Juni 2013. Menurutnya, penutupan ini akan mematikan sumber pendapatan para tukang jagal yang bekerja di Tanah Abang.
BACA JUGA: Walikota Jakpus Ancam Lakukan Pengusiran Paksa
"RPH tersebut perlu dipertahankan dengan berbagai macam perbaikan fasilitasnya," kata Dani seperti dikutip dari salinan surat yang diperoleh JPNN, Minggu (4/8).
Pria yang pernah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta itu sebenarnya mendukung usaha Pemprov DKI untuk menata kawasan Tanah Abang. Ia juga mengerti bahwa penutupan RPH merupakan konsekuensi dari program tersebut. Namun, lanjutnya, kepentingan para tukang jagal yang bekerja di RPH juga harus diperhatikan.
BACA JUGA: Warga Betawi Buat Petisi Tolak Penutupan RPH
Karena itu jika memang harus ditutup, maka pemerintah wajib menyediakan lokasi baru untuk RPH di sekitar kawasan Tanah Abang.
"Menutup RPH saat ini, tanpa alternatif tempat baru bermakna pemerintah mematikan mata pencaharian sebagian rakyat. Itu dapat menjadi tindakan kesewenang-wenangan penyelenggara negara," tegas politisi yang warga asli Tanah Abang ini.
BACA JUGA: Lalulintas Sepi, Kebut Perbaikan Jalan
Lebih lanjut senator dari daerah pemilihan DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa bisnis yang berhubungan dengan kambing termasuk RPH telah menjadi ciri khas kawasan Tanah Abang. Karenanya, warga pribumi harus dilibatkan aktif dalam pembuatan kebijakan terkait RPH.
"Saya menghimbau saudara (Jokowi) untuk mengingat janji kampanye yaitu menekankan pembangunan partisipasi. Terbentuknya Jakarta Baru bukan berarti sosial-kultur masyarakat harus dicabut," pungkas calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera itu. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Punya PR Beri Sanksi Perusahaan Tak Bayar THR
Redaktur : Tim Redaksi