Anggota DPD Pilih Tak Hadiri Pelantikan Presiden

JAKARTA - Sikap politik anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk tidak hadir dalam sidang MPR akan kembali terulangSetelah memboikot proses pemilihan pimpinan MPR, anggota DPD juga akan berencana melakukan hal serupa pada sidang MPR dengan agenda pelantikan presiden, Selasa (20/10)

BACA JUGA: Akbar-Ical Tuding JK Tak Netral

Menurut Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR, Jhon Pieris, sikap itu diambil karena Ahmad Farhan Hamid yang terpilih sebagai wakil Ketua MPR dari unsur DPD, tidak diakui kepemimpinannya oleh anggota DPD yang lain.

"(Dari) rapat tadi malam, mayoritas mempertimbangkan untuk tidak menghadiriSebab kalau kita menghadiri pelantikan presiden, itu berarti secara de facto dan politik kita mengakui keberadaan Ahmad Farhan Hamid sebagai Wakil Ketua MPR," kata Jhon Pieris, saat ditemui di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).

Dikatakan oleh anggota DPD asal Maluku itu, meski dirinya tidak hadir, namun ia tetap menghargai sidang MPR serta pasangan presiden dan wapres terpilih, SBY-Boediono

BACA JUGA: Paloh Diganggu Surat Panggilan Jaksa

"Oh, lebih dari 90 persen yang sebenarnya memilih untuk tidak menghadiriKita menghargai kearifan politik presiden, tetapi lebih banyak yang merusak sistem politik di sekitarnya," ucapnya.

Jhon Pieris pun menambahkan, bahwa sikap mereka itu bukan pula sebagai bentuk dukungan kepada Aksa Mahmud yang sudah dipilih anggota DPD untuk diutus menjadi pimpinan MPR

BACA JUGA: Sikap Irman soal Farhan Dipertanyakan

Untuk diketahui, Aksa dipilih dalam sidang pleno DPD di MPR dengan suara terbanyak pertama, dengan Djan Farids berada di urutan kedua untuk mewakili DPD di jajaran pimpinan MPR.

"Saya kira bukan (soal) dukungan ke Pak AksaTanpa mendukungnya, beliau juga sudah terpilih secara demokratisWajar dong kalau dia yang akan menggantikan Farhan," pungkasnya(awa/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... JK: Awasi Penguasa juga Tugas Mulia