jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komite I DPD RI Abdul Kholik menyebut penundaan pemilu berbahaya bagi demokrasi dan sistem ketatanegaraan.
Menurut dia, perpanjangan masa jabatan presiden akibat penundaan pemilu juga tidak akan menjamin tatanan demokrasi menjadi lebih baik.
BACA JUGA: Heboh Penundaan Pemilu 2024, Abdul Kholik Ungkap Pembicaraan di Parlemen
"Kalau memburuk, nanti pemilu ditunda lagi, kan, repot," kata Kholik dalam webinar yang diselenggarakan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Sabtu (5/3).
Selain itu, dia menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa mengalami demotivasi karena waktu pemilu yang tidak pasti.
BACA JUGA: 6 Fakta Tentara Wanita Melawan 2 Perampok, AA Disuruh Buka Baju, Ini yang Terjadi
Senator asal Jawa Tengah itu juga mengatakan penundaan pemilu 2024 bisa mengakibatkan delegitimasi pemerintah, instabilitas, hingga konflik di masyarakat.
"Sangat problematik bagi sistem ketatanegaraan dan berisiko terjadi delegitimasi serta gugatan keabsahan kelembagaan negara apabila diperpanjang," tutur Kholik.
BACA JUGA: AKBP M Tersangka Perbudakan Seksual ABG, Dia Bisa Pecat Tidak Hormat
Diketahui, wacana penundaan pemilu memang menjadi perhatian publik setelah usulan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Kemudian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mendukung usulan penundaan Pemilu 2024 itu. (mcr9/fat/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Dea Hardianingsih