Anggota DPR RI Ikut Menyoroti Kasus Tewasnya Warga Desa Toruakat, Begini Komentarnya

Rabu, 03 November 2021 – 23:04 WIB
Politikus PKS DPR Nasir Djamil. Foto: dokumen JPNN.Com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil ikut menyoroti kasus tewasnya seorang warga Desa Toruakat, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara di area tambang PT BDL, 27 September lalu.

Nasir Djamil meminta agar Kapolda Sulawesi Utara yang baru dapat segera menuntaskan kasus tersebut.

BACA JUGA: Usulan Anggaran Pilgub Jabar Besar Sekali, Disebut Tak Masuk Akal

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diketahui baru-baru ini mengeluarkan telegram berisi penggantian sejumlah pimpinan Polri.

Di antaranya, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Nana Sujana ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Selatan.

BACA JUGA: Siapa ya Oknum Menteri Bisnis tes PCR? DPR Minta Presiden Segera Menindaknya

Posisinya di Sulawesi Utara digantikan oleh Irjen Mulyatno yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

"Idealnya, siapa pun kapoldanya, kasus itu dapat diusut tuntas. Nah, dengan hadirnya Kapolda baru Irjen Pol Mulyatno, maka ini menjadi ujian apakah kasus dugaan pembunuhan di pertambangan emas tanpa izin (PETI) mampu diungkap dan dilimpahkan ke penuntut," ujar Nasir, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/11)

BACA JUGA: Penyelenggara Pemilu ini Telanjang Terima Panggilan Video Begituan, Ada Adegannya

Nasir menyebut PETI mengancam kualitas lingkungan di sekitar.

Selain itu juga merugikan keuangan negara.

"PETI juga memberikan peluang bagi pihak-pihak tertentu mendapatkan keuntungan serta merugikan banyak hal bagi negara," katanya.

Sebelumnya, ratusan masyarakat Bolaang Mongondow menggelar aksi unjuk rasa mendesak Kapolda Sulut menangkap aktor intelektual di balik pembunuhan warga Desa Toruakat yang terjadi di area PT BDL.

Ratusan masyarakat menggelar aksi damai di Bundaran Paris Kota Kotamobagu.

Menurut Ketua Aliansi Masyarakat Adat Bolmong Tengah Can Muliadi Mokodompit, mereka menagih ketegasan Kapolda Sulut mengusut tuntas kasus tersebut dan mendesak Kapolri menindak tegas oknum aparat jika memang ada ikut bermain.

"Walau sudah dinyatakan ada yang tersangka, tetapi kami tidak mau sandiwara ini berlanjut terus. Ada aktor intelektual di belakang. Jangan sampai masyarakat memahami bahwa proses ini adalah proses rekayasa, proses sandiwara," kata Mokodompit dalam orasinya, Rabu (27/10) lalu.

Aksi diikuti Ketua Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow Raya Zainul Armin Lantong, Panglima Besar Brigade Bogani Masud Lauma, tokoh adat Desa Toruakat serta ratusan masyarakat Desa Toruakat.(gir/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler