jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Mulyanto berbicara lantang terkait rumor ada oknum menteri berbisnis tes polymerase chain reaction (PCR).
Dia dengan tegas meminta Presiden Joko Widodo segera bertindak.
BACA JUGA: Penyelenggara Pemilu ini Telanjang Terima Panggilan Video Begituan, Ada Adegannya
"Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut."
"Karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19."
BACA JUGA: Langgar Etik Berat, Penyelenggara Pemilu ini Dipecat
"Membangun kepercayaan publik itu kan tidak mudah," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (3/11).
Mulyanto menilai tindakan oknum menteri yang ikut berbisnis alat tes PCR tidak etis.
BACA JUGA: Aset Terduga Teroris ini Sangat Fantastis, Begini Perinciannya
Sebab, mereka yang terlibat dalam bisnis itu punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan COVID-19.
"Besar kemungkinan kebijakan yang dibuat, diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya," kata Mulyanto menegaskan.
Mulyanto mengatakan negara bisa bangkrut kalau mental para pembantu presiden seperti itu.
Dia juga menegaskan menteri merupakan jabatan publik, jadi siapa pun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya.
Mulyanto lebih lanjut mengatakan, konflik kepentingan juga terasa dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih.
Riset vaksin Merah Putih yang dilakukan Universitas Airlangga di bawah koordinasi BRIN dalam konsorsium riset COVID-19 terkesan lambat.
Padahal, kata Mulyanto, WHO sudah memberi lampu hijau akan ikut terlibat dalam pemantauan uji klinis.
BPOM juga menyambut baik persiapannya.
Namun, karena diduga ada kepentingan pihak tertentu, proses riset dan produksi vaksin inovasi anak bangsa tersebut menjadi lama.
Diperkirakan vaksin Merah Putih baru bisa diproduksi pada Juli 2022.
"Kalau para pejabat punya konflik kepentingan dan ikut bisnis COVID-19, mana mungkin penanggulangan pandemi di Indonesia bisa cepat selesai."
"Presiden harus mengambil tindakan tegas soal ini," pungkas Mulyanto.(Antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang