jpnn.com - JAKARTA - Aksi Kita Indonesia yang digelar di zona car free day Sudirman Thamrin, Minggu (4/12) lalu, tampaknya sangat penting untuk dipermasalahkan.
Sampai-sampai anggota DPR RI pun merasa perlu angkat bicara mendesak aparat penegak hukum menindak para penyelenggara acara itu.
BACA JUGA: Khawatir Sidang Ahok Dikepung Massa
Anggota DPR RI Fraksi PAN Yandri Susanto mendesak Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono memberikan sanksi tegas kepada panitia aksi 412.
Alasannya, menurut Yandri, kegiatan tersebut melanggar Pergub DKI Nomor 12 tahun 2016, Pasal 7 ayat 2.
BACA JUGA: Kejaksaan Dinilai Lempar Bola Panas Kasus Ahok
Tak hanya itu, sekertaris Fraksi PAN di DPR ini juga meminta pihak kepolisian untuk ikut mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam aksi 412 karena sudah melanggar aturan dan merusak fasilitas umum.
”Polisi dan Plt gubernur harus mengusut bersama panitia Aksi 412. Sekali lagi peraturan harus ditegakkan. Kalau nggak, ya semua yang bernuansa politik atau partai politik boleh menggelar acara di car free day (CFD),” kata Yandri saat dikonfirmasi wartawan, Senin (5/12).
BACA JUGA: Awas Pak Jokowi, Ada Musuh dalam Selimut
Apabila sampai tidak ada sanksi tegas baik dari Plt gubernur maupun kepolisian, maka ia mengusulkan agar Pergub DKI Nomor 12 tahun 2016, Pasal 7 ayat 2 dicabut.
”Kalau nggak, ya udah cabut saja Pergub tentang car free day biar semua partai politik atau kegiatan yang bernuansa politik boleh di CFD,” ketus wakil rakyat dari Banten ini.
Lebih lanjut Yandri menilai Kita Indonesia sebagai aksi yang direkayasa. Berbeda dengan aksi damai Bela Islam III di kawasan Monas dua hari sebelumnya.
”Kalau dilihat dari media sosial yang hadir juga banyak nggak paham maksud dan tujuan acara itu. Massa yang hadir adalah dikerahkan secara khusus, sangat beda dengan aksi 212 atas kemauan individu-individu dan kesadarannya sendiri,” tandas Yandri. (dli/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... GNPF MUI Sudah Ditawari Ikut Makar
Redaktur : Tim Redaksi