JAKARTA--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mestinya proaktif mengawasi proses rekruitmen CPNS, agar prosesnya berjalan transparan dan kecurangan bisa diminimalisirYang marak terjadi, anggota DPRD di sejumlah daerah malah menjadi faktor pemicu kecurangan, dengan menitipkan peserta seleksi dari kalangan kerabatnya sendiri.
"DPRD jangan hanya menunggu laporan dari pelamar CPNS kalau ada kecurangan
BACA JUGA: Korban Calo CPNS Diminta Lapor ke Pusat
Tapi DPRD harus saling koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memantau ataupun mengawasi dalam proses rekruitment CPNS," kata Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, Minggu (24/4).Dia juga mewanti-wanti, anggota DPRD jangan sampai malah menitip calon ke pemda karena fungsinya sebagai pengawas
BACA JUGA: Bom dan Granat Ditemukan di Rumah Sutradara Bom Serpong
Anggota DPRD juga ikut-ikutan menitipkan calonnya, entah itu kerabat dekat, konstituen maupun, anaknya sendiri," ujarnya.Mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses rekruitmen CPNS tahun ini, Tumpak lagi-lagi mengingatkan agar antara eksekutif, legislatif, dan perguruan tinggi harus punya komitmen kuat dalam melaksanakan proses seleksi dengan transparan, akuntabel, berbasis kompetensi, dan bebas KKN.
"Dengan turunnya tim ke daerah-daerah yang bermasalah selama dua tahun terakhir, kita harapkan pemda bisa lebih berhati-hati lagi
Seperti diketahui, pada seleksi CPNS 2009, pemerintah pusat menurunkan tim ke 20 daerah yang terindikasi melakukan kecurangan
BACA JUGA: Teror Buku Digawangi Wartawan & Pemain Gaple
Jumlah ini meningkat pada seleksi CPNS 2010, di mana ada sekitar 46 daerah yang dilaporkan bermasalahAtas temuan-temuan itu, tim memberikan rekomendasi sesuai tingkat kecuranganAda hanya diganti dengan calon yang punya rangking lebih tinggi dan bila kecurangannya parah dilakukan tes ulang(esy/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Segera Periksa Andi Mallarangeng
Redaktur : Tim Redaksi