jpnn.com, LOMBOK BARAT - DPRD Kabupaten Lombok Barat dalam waktu dekat bakal bersurat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan anggaran PT Air Minum Giri Menang (AMGM).
Hal itu bakal dilakukan apabila Dirut PT AMGM Lalu Ahmad Zaini tidak menjelaskan laporan keuangan akhir tahun 2022.
BACA JUGA: Surat Rekomendasi Pencopotan Dirut PT AMGM dari DPRD Lombok Barat Masih Samar
Anggota DPRD Lombok Barat Haji Ahmad Zaenuri mengatakan dewan telah menyepakati untuk memberikan deadline sampai awal Juli untuk Dirut PT AMGM menyampaikan pertanggungjawabannya.
"Kalau sampai Juli ini tidak ada penjelasan, kami akan bersurat ke BPK RI atau audit independen yang profesional," katanya, Jumat (16/6).
BACA JUGA: Urusan Mangrove pun Pakai Utang Luar Negeri, Masinton Sentil DJPPR Kemenkeu, Jleb
Anggota dewan yang beken disapa dengan panggilan Haji Amat itu mengaku sudah berkomunikasi dengan tim audit profesional di Jakarta.
Haji Amat juga menyoroti anggaran PT AMGM yang dinilai janggal. Misalnya, ada alokasi beban kantor senilai Rp 9,7 miliar, beban pemakaian bahan kimia Rp 2,4 miliar, serta beban sewa dan leasing Rp 3,5 miliar.
BACA JUGA: Novel Baswedan Bergerak di Daerah Ini, Pelaku Korupsi Siap-Siap Saja
"Pemahaman kami, beban pemakaian bahan kimia, beban sewa dan leasing, beban pegawai, dan beban perpajakan merupakan satu kesatuan dari beban kantor. Mengapa harus dipisahkan dan nilainya sangat besar," ucap mantan politikus PKPI itu.
Pria yang kini bergabung dengan PAN itu meminta direksi PT AMGM menjelaskan data laporan keuangan akhir tahun tersebut.
"Kami selaku wakil rakyat butuh uraian pemakaian uang ini karena angkanya terlalu besar," tegas Haji Amat.(mcr38/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Edi Suryansyah