jpnn.com, PEKANBARU - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Muhammad Aulia meminta Pemprov meningkatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ke sekolah swasta pada anggaran 2023.
Hal itu disampaikan Politikus Gerindra ini setelah mendengar aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses di Pekanbaru, Senin (21/11).
BACA JUGA: 4.000 Personel Gabungan di Riau Bersiaga Mengantisipasi Bencana Alam
Saat reses pihaknya menerima banyak keluhan masyarakat tentang mahalnya biaya pendidikan di sekolah swasta.
Sementara untuk masuk ke sekolah Negri terkendala dengan permasalahan zonasi saat penerimaan siswa baru.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit di Riau Turun Jadi Sebegini
Akhirnya warga yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah Negri tidak punya pilihan dan harus memasukkan anaknya ke sekolah swasta.
"Saya meminta kepada Pemprov Riau agar ke depan dapat mengkaji ulang terkait zonasi ini, dan juga bisa meningkatkan penyaluran dana BOSDA ke sekolah swasta guna membantu para siswa dan orang tua yang harus menanggung biaya pendidikan lebih mahal dibandingkan sekolah negeri," kata Aulia Selasa (22/11).
BACA JUGA: Semua KPU di Riau Buka Rekrutmen Calon PPK Pemilu 2024
Menurutnya dari pengaduan yang disampaikan masyarakat dari kalangan ekonomi menengah kebawah itu, siswa yang menuntut ilmu di sekolah swasta harus membayar biaya lebih mahal dibandingkan sekolah negeri.
Menurut data Pemprov Riau, tahun ini tercatat nilai BOSDA yang sudah dianggarkan untuk sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri senilai Rp353 miliar lebih.
Sedangkan untuk sekolah swasta senilai Rp24 Miliar lebih. Kemudian untuk siswa miskin SMA/SMK sebesar Rp10 miliar lebih, dan untuk guru bantu tidak tetap mencapai Rp95 miliar.
Bantuan untuk siswa tersebut akan disalurkan untuk 273.718 siswa SMA/SMK/SLB Negeri, dan 46.497 siswa swasta.
Berangkat dari kondisi itu, Aulia berharap kepada pemprov agar alokasi dana bantuan BOSDA bagi siswa miskin tersebut, dapat ditingkatkan jumlah penyalurannya ke sekolah swasta.
“Sehingga beban yang dirasakan para siswa dan orang tua dapat berkurang,” lanjutnya.
Aulia juga meminta agar pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota yang ada di Riau.
Hal itu, agar tidak terjadi penumpukan siswa di ibukota provinsi. Karena, yang terjadi belakangan, banyak anak-anak dari daerah yang lebih awal mengurus data kependudukannya pindah ke ibukota provinsi.
"Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pemerataan baik dari segi fasilitas dan juga mutu agar penumpukan di ibukota provinsi dapat teratasi," ujarnya.
Aulia menambahkan permasalahan zonasi pada saat tes penerimaan siswa baru, serta kurangnya sarana pendidikan ini akan menjadi prioritas yang diperjuangkan pihaknya di legislatif. (mcr36/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Rizki Ganda Marito