JAKARTA - Partai Demokrat terus dihubung-hubungkan dengan polemik seputar penawaran pertama (IPO/initial public offering) PT Krakatau SteelTerungkap, bahwa salah satu anggota fraksi terbesar di parlemen itu, Soetjipto, ternyata juga pernah menjadi notaris salah satu BUMN unggulan tersebut.
Anggota Komisi III DPR itu tercatat sebagai notaris PT Krakatau Steel pada 2008
BACA JUGA: Indah Kurnia Protes Ketua FPAN
Yaitu, pada masa-masa awal proses IPO dimulaiBACA JUGA: Data Pembeli Saham KS Harus Dibuka
"Ya, saya pernah jadi notaris PT Krakatau Steel," kata Sutjipto di Gedung DPR, Jakarta, kemarin (30/11)BACA JUGA: Mantan Menhut Gantikan Gayus Lumbuun
Sebagai notaris, dirinya juga tidak tahu-menahu soal isu penjatahan saham PT Krakatau SteelTermasuk, adanya partai politik atau oknum parpol yang berusaha meminta jatah pembelian saham"Apa yang dilakukan seorang notaris, sesuai dengan profesinya, jadi sama sekali tidak masuk masalah komersial," tegasnya
Dia menyebutkan, selama mendampingi PT Krakatau Steel, dirinya hanya terlibat dalam pembuatan perjanjian-perjanjian, termasuk dengan pihak pembeli saham"Saya buat ketentuan hukuim, ubah AD/ART PT KS (Krakatau Steel, Red), membuat perjanjian dengan underwriter (penjamin sekuritas, Red), yang begitu-begitu lah," imbuh Sutjipto
Lantas, pasca tidak aktif menjadi notaris karena menjadi anggota DPR, bagaimana posisi sekarang" "Sekarang saya hanya memonitor sajaSemua ditangani oleh notaris pengganti saya," pungkasnya.
Upaya menghubung-hubungkan dan tudingan Partai Demokrat terlibat dalam proses IPO Krakatau Steel mulai muncul sejak terungkap pertemuan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar, di Hotel SultanPertemuan tersebut dilakukan akhir Oktober 2010.
Seperti diketahui, polemik seputar IPO KS sudah muncul sejak diumumkan bahwa harga yang akan dilepas adalah Rp 850 per lembarnyaHarga tersebut dianggap terlalu murahSaham PT Krakatau Steel langsung melonjak tajam mencapai Rp 1250, saat hari pertama dicatatkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), pada 10 November 2010 laluPihak-pihak yang telah membeli di awal meraup keuntungan cukup tinggiDengan harga terlalu murah, sebagian kalangan menilai negara berpotensi dirugikan triliunan rupiah.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi VI dari PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno meminta agar segera ada klarifikasi terhadap hal iniDi sisi lain, melalui komisi yang membidangi BUMN yang dinaunginya, pihaknya juga akan membuka tabir polemic IPO PT KS hingga terang benderang. "Bila yang disampaikan ini benar maka kabut conflic of interest jadi semakin pekat, kita akan buka-bukan nanti nanti di Komisi VI," ujar Hendrawan
Dia melihat, indikasi adanya hubungan Partai Demokrat dan IPO PT Krakatau Steel juga wajar jika makin bertambah dengan fakta ini"Indikasinya semakin kuat, tapi saya tidak menuduh ini," tandas anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century tersebut(dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sengaja untuk Dongkel Gayus
Redaktur : Tim Redaksi