Angie

jpnn.com - Politikus dan selebritas Angelina Sondakh hari ini (3/3) menghirup udara bebas setelah menjalani 10 tahun hidup di penjara karena kasus korupsi.

Di depan pintu penjara dia menangis, meminta maaf kepada keluarga dan publik, dan menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

BACA JUGA: Monoloyo

Angie, begitu Angelina Sondakh disapa, selalu menjadi magnet bagi media.

Selama di penjara dia tetap menjadi berita, terutama berhubungan dengan kehidupan pribadinya.

BACA JUGA: Bangsa Tempe

Begitu keluar dari penjara Angie pun menjadi buruan media.

Ia mendapat liputan luas saat keluar dari pintu penjara, dan tetap dibuntuti media ketika nyekar ke makam suaminya, politikus-selebritas Adjie Massaid.

BACA JUGA: Ikut Jokowi

Angie kapok dengan kasus korupsinya.

Ia juga mengatakan kapok bermain politik.

Ia menjadi salah satu dari the rising star dalam politik Indonesia satu dekade silam.

Ketika itu Partai Demokrat menjadi the ruling party, dan Angie menjadi salah satu anggota DPR.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden ketika itu dan sekaligus ketua Partai Demokrat, merekrut anak-anak muda yang berbakat cemerlang ke dalam partai.

Muncullah generasi politisi muda yang brilian dari berbagai latar belakang, seperti Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan duo anak SBY, Edhy Baskoro dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Anak-anak muda itu muncul memberi harapan akan hadirnya generasi baru politisi Indonesia yang beda dengan generasi sebelumnya.

Anas Urbaningrum seorang aktivis dan intelektual yang cemerlang, Andi Mallarngeng seorang akademisi yang pintar, Nazaruddin seorang pengusaha yang sukses, dan Angie seorang selebritas yang cerdas.

Anak-anak muda itu menjadi bintang panggung baru, mendapat sorotan spotlight yang gemebyar, tetapi kemudian tidak kuat "nyonggo drajat" tidak kuat menahan derajat, dan akhirnya bersama-sama terperosok oleh godaan korupsi.

Anak-anak muda itu terlibat dalam serangkaian korupsi dalam proyek pembangunan Wisma Atlet di Hambalang. Nazaruddin yang menjadi bendahara umum Partai Demokrat ditangkap KPK pada 2010 di persembunyiannya di Cartagenna, Kolombia.

Penangkapan Nazaruddin kemudian mengungkap rangkaian korupsi yang melibatkan anak-anak muda politisi Partai Demokrat itu. 

Mereka semua politisi muda yang cerlang yang seharusnya punya masa depan yang panjang dan cerah.

Namun, korupsi menghancurkan karier dan masa depan anak-anak muda itu.

Ketika itu, Partai Demokrat harus menanggung malu karena baru saja membuat iklan promosi anti-korupsi besar-besaran.

Dalam iklan promosi itu, Anas, Angelina, dan kawan-kawan menjadi bintang iklan dengan mengutip narasi "Katakan Tidak pada Korupsi" sambil menolakkan tangan.

Ketika kemudian Anas dan kawan-kawan ditangkap, publik mengolok-ngolok iklan Partai Demokrat itu.

Jargon "Katakan Tidak pada Korupsi’" dipelesetkan menjadi "Katakan Tidak pada Korupsi Kalau Sedikit".

Eksperimen politik SBY dengan melakukan ‘’political breeding’’ beternak politik, akhirnya gagal.

Anak-anak muda milenial yang seharusnya menjadi tumpuan harapan ternyata mudah terkontaminasi oleh lingkungan yang sudah keruh oleh korupsi.

Anak-anak muda itu kehilangan momentum dan karier politik mereka habis.

Mungkin satu atau dua di antara mereka masih mencoba untuk bangkit, tetapi rekam jejak itu menjadi catatan yang membuat noda.

Presiden Jokowi yang menggantikan SBY mencoba melakukan ternak politik yang kurang lebih sama.

Paling tidak, anak dan menantu Jokowi sudah mengikuti jejaknya menapaki dunia politik.

Satu anaknya lagi diternak menjadi pengusaha.

Dua anak Jokowi ini sekarang dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena dugaan korupsi pencucian uang.

Jokowi mencoba menarik perhatian konstituen milenial dengan mengangkat anak-anak muda sebagai staf khusus presiden pada 2019, tetapi hasilnya belum terlihat.

Staf khusus milenial itu tidak banyak menjadi sorotan media kecuali ketika kali pertama diumumkan.

Pengangkatan anak-anak muda ini terlihat lebih sebagai even pencitraan dan marketing politik ketimbang kebutuhan pemerintahan yang riel.

Staf khusus milenial menjadi sorotan publik ketika dipaksa mundur dari posisinya karena dianggap mempunyai konflik kepentingan.

Pada April 2020 dalam sepekan, dua staf khusus milenial mengumumkan pamit dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Keduanya Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra.

Mereka telah mengajukan pengunduran diri pekan lalu ke Presiden Joko Widodo, yang beberapa hari kemudian disetujui.

Dua anak muda itu disorot publik karena dianggap memanfaatkan posisinya sebagai staf khusus untuk kepentingan pribadi atau perusahaannya.

Mereka dituduh melakukan abuse of power dan punya conflict of interest. Dua hal itu menjadi salah satu sumber korupsi yang potensial.

Komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi sangat meragukan, karena apa yang diucapkannya, seperti bisanya, bertentangan dengan kenyataan yang terjadi.

Revisi Undang-Undang KPK 2019 jelas-jelas telah melemahkan lembaga anti-rasuah itu dan menjadikannya keropos sampai ke akar-akarnya.

Jokowi gagal mencegah pemecatan Novel Baswedan dan kawan-kawan.

Perintahnya tidak diindahkan oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo yang sama-sama kader partai PDIP, bahkan Kepala Badan Kepegawaian Nasional lebih taat kepada Tjahjo daripada kepada Jokowi. Ketua KPK Firli Bahuri juga tidak peduli terhadap perintah Jokowi.

Tiga serangkai itu jalan terus dengan keputusan memecat Novel Baswedan dan teman-teman. Insubordinasi dan penentangan terbuka ini membuat wibawa Jokowi makin merosot di mata publik.

Menko Polhukam Mahfud MD mengakui bahwa korupsi di era reformasi sekarang ini lebih buruk dan jauh lebih meluas dibanding korupsi di era Orde Baru.

Di zaman Pak Harto, kata Mahfud, korupsi dilakukan secara tersentralisasi, terpusat di Jakarta. Skala korupsinya juga relatif tidak terlalu besar. Korupsi ratusan juta saja sudah bikin heboh.

Sekarang ini, kata Mahfud, korupsi mengalami desentralisasi, menyebar ke seluruh daerah dan melebar ke samping, kiri, kanan.

Makin luas penyebaran korupsi, makin sulit penanganannya.

Penguasa di daerah menjadi sultan-sultan baru yang dalam banyak kasus menjadi pusat korupsi baru di daerah.

Pengakuan dosa ala Mahfud MD ini menujukkan bahwa pemerintah sendiri terlihat putus asa dan menemui jalan buntu dalam memberantas korupsi.

Ditambah lagi dengan melemahnya KPK, maka semakin lengkaplah kesemerawutan korupsi di Indonesia.

Korupsi terbesar terjadi di lingkungan legislatif dan eksekutif.

Kondisi KPK yang melemah dan cara pandang terhadap korupsi yang sempit membuat pemberantasan korupsi jalan di tempat, kalau tidak disebut mundur.

Korupsi hanya terjadi kalau terjadi kerugian negara. Tanpa kerugian negara kasus korupsi sulit dibuktikan.

Terhadap uang negara pun para koruptor seolah tidak merasa berdosa ketika menggarongnya, karena merasa bahwa yang dicolong adalah uang negara, bukan uang rakyat. 

Itulah yang membuat korupsi di Indonesia sulit diberantas. Selain hukumnya longgar, dan KPK sekarang dipereteli kekuatannya, cara pandang terhadap uang anggaran negara juga menjadi faktor yang menentukan.

Korupsi di Indonesia terjadi pada anggaran apa pun. Anggaran bantuan sosial untuk rakyat miskinpun dikorupsi tanpa belas kasihan. Anggaran ibadah haji dikorupsi, anggaran pengadaan Al-Qur'an dikorupsi.

Para koruptor itu punya latar belakang beragam, mulai dari menteri, politisi, anggota dewan, para kepala daerah, dan pejabat di instansi.

Tingkat pendidikan dan pengetahuan agama tidak berkorelasi dengan korupsi.

Ada gubernur bergelar profesor melakukan korupsi anggaran, ada politisi bergelar kiai melakukan korupsi anggaran, ada kepala daerah hafal Al-Qur'an pun melakukan korupsi anggaran.

Selebritas seperti Angie pun tidak kebal terhadap korupsi.

Begitu lepas dari penjara Angie mengatakan kapok tidak akan balik ke politik lagi.

Mudah-mudahan Angie juga kapok terhadap korupsi, dan benar-benar mengatakan "tidak kepada politik dan korupsi". (*)