Monoloyo

jpnn.com - Biasanya, Presiden Jokowi berbicara yang manis-manis di acara TNI-Polri. Namun, Selasa (1/3) Jokowi bicara dengan nada tinggi dan terdengar geram.

Jokowi geram karena mengetahui ada beberapa prajurit TNI menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

BACA JUGA: Soft Landing

Rupanya Jokowi mengintip WhatsApp Group (WAG) para pimpinan TNI dan Polri, dan karena itu tahu bahwa ada tentara maupun polisi yang tidak setuju dengan proyek eksodus ibu kota negara. Jokowi gusar dan menegur para pimpinan TNI dan Polri.

Berpidato dalam pembukaan Rapimnas TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jokowi berbicara dengan nada tinggi dan gestur dan mimik menahan emosi.

BACA JUGA: The Little Soeharto

Acara itu dihadiri semua pimpinan nasional, seperti Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Di awal pidatonya, Jokowi terlihat semringah melihat kinerja TNI-Polri yang bagus, terutama dalam hal penanganan bencana, penanganan pandemi Covid-19, hingga percepatan vaksinasi di seluruh daerah. Akan tetapi, beberapa saat kemudian nada bicaranya mulai menanjak ketika berbicara mengenai kedisiplinan prajurit TNI dan Polri.

BACA JUGA: Ikut Jokowi

"TNI dan Polri harus mulai berbenah," kata Jokowi. "Yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian, itu berbeda dengan masyarakat sipil, sangat beda sekali.”

Saat bicara soal IKN, ucapan Jokowi semakin kencang. Apalagi ketika dia tahu isi percakapan di salah satu WhatsApp (WA) group TNI-Polri, ada prajurit yang menolak pemindahan IKN. Karenanya, dia minta kepada Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mendisiplinkan jajarannya.

Grup WA sudah menjadi ajang komunikasi digital yang paling praktis. Aplikasi itu menghubungkan orang dalam grup yang bermacam-macam, mulai teman SD, sampai kelompok pimpinan perusahaan dan institusi.

WAG sudah menjadi sarana komunikasi digital murah meriah yang dipakai oleh semua kalangan. Percakapan di dalamnya banyak yang bersifat personal antarteman.

Chatting ringan dan berbagai macam gurauan muncul di berbagai grup WA. Namun, sering juga muncul perbincangan serius dalam grup percakapan ini.

Obrolan di grup WA mirip obrolan di warung kopi, ngalur ngidul, tetapi bisa juga serius. Siapa pun yang ada di warung kopi bisa bicara apa saja. Tidak perlu ada topik, tidak perlu ada pembicara utama, semua orang bebas bicara, dan semua orang bebas menanggapi.

Itulah ciri utama ruang publik atau public sphere. Siapa saja bebas berbicara tanpa mengenal status dan pangkat. Seorang profesor dan abang becak sama-sama boleh berbicara di ruang publik.

Dari pembicaraan yang ngalor ngidul itulah publik memperoleh berbagai macam informasi. Tidak semuanya bermanfaat, tetapi informasi itu memperkaya dan mengasah kesadaran publik akan masalah-masalah di sekitarnya.

Publik yang bebas berbicara di ruang publik menjadi salah satu ciri demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa ruang publik. Tidak ada kebebasan berbicara tanpa ruang publik yang bebas.

Oleh karena itu, kebebasan berbicara dijamin di negara demokratis. Negara harus menjamin keberadaan ruang publik.

Jurgen Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai perkumpulan orang-orang yang berdiskusi berdasarkan rasionalitas. Ruang publik mempunyai peranan besar dalam sebuah proses demokrasi, karena dalam demokrasi rakyat bebas berargumen dan bersikap, tanpa ada batasan dan perbedaan apapun.

Jadi, ruang publik harus bebas dari intervensi dan terbebas dari unsur politik dan permintaan pasar.

Kebebasan berpendapat menjadi salah satu hak yang harus dipenuhi sebagai syarat dari munculnya demokrasi deliberatif, sebuah paham demokrasi yang menitikberatkan pada kesempatan masyarakat untuk menuangkan pemikiran rasional dalam musyawarah, hingga pada akhirnya menghasilkan keputusan politik yang disepakati dan dijalani bersama.

Demokrasi deliberatif terjadi pada jaringan informal, meski tidak berarti meniadakan peran lembaga formal. Sering kali lembaga formal mengambil keputusan secara eksklusif tanpa memperhatikan aspirasi rakyat.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa Undang-Undang IKN sudah menjadi keputusan pemerintah dan sudah mendapat legitimasi dari DPR. Karena itu tidak ada ruang lagi untuk menolak atau memperdebatkannya.

Kali ini Jokowi meminta supaya anggota TNI dan Polri ditertibkan supaya tidak berbicara negatif terhadap proyek IKN. Kali lain bisa saja Jokowi mengintip grup WA para aparatur sipil negara (ASN) dan meminta menteri dalam negeri menertibkan amtenar yang tidak setuju terhadap proyek IKN.

Keputusan pemerintah dan persetujuan itu adalah bentuk demokrasi prosedural. Pemerintah memenuhi syarat prosedural dengan mengajukan usulan ke DPR.

Selanjutnya, DPR memenuhi syarat prosedural dengan melakukan rapat-rapat yang kemudian dipuncaki pleno. Syarat demokrasi prosedural sudah dilakukan, tetapi syarat demokrasi deliberatif diabaikan, bahkan anggota DPR yang melakukan interupsi pun diabaikan.

Demokrasi deliberatif diabaikan dan demokrasi prosedural diabadikan. Demokrasi prosedural adalah demokrasi kelompok elite.

Demokrasi deliberatif adalah demokrasi kelompok ‘alit’. Demokrasi elite berlangsung di gedung-gedung parlemen, sementara demokrasi alit berlangsung di warung kopi pinggir jalan.

Habermas melihat kedai kopi, salon, dan himpunan masyarakat meja sebagai arena deliberatif. Di sana masyarakat humanistik-aristokratik hingga para intelektual borjuis akan bertemu, saling mengkritik, dan memunculkan diskusi terhadap permasalahan umum.

Ruang publik ini kemudian berkembang menjadi ruang publik di wilayah politis (political public sphere) yang terwujud melalui negara dan istana sebagai ruang dari otoritas publik.

??Perkembangan zaman mendorong terbentuknya berbagai arena baru. Ketika mesin cetak ditemukan dan surat kabar diperkenalkan maka ruang publik bergeser tempatnya dari pinggir jalan ke media massa. Begitu seterusnya sampai ditemukan radio, televisi, dan media digital sekarang ini.

Di masa pandemi, ketika komunikasi tatap muka sangat dibatasi, maka komunikasi digital menjadi alternatif yang sangat penting. Tidak hanya menjadi penyalur informasi dari pemerintah kepada publik, ruang digital bermanfaat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bentuk respons atas berbagai peristiwa yang terjadi.

Ini dimungkinkan karena ruang digital dapat memuat berbagai opini, tanggapan, kritik, hingga wawancara dari masyarakat luas.??
Ruang publik adalah ranah kehidupan sosial dalam bentuk ruang dan tempat untuk kepentingan publik.

Ruang publik tidak hanya berbentuk fisik melainkan juga berbentuk media massa dan media alternatif. Ruang publik juga digunakan untuk berkumpul, deliberasi, dan berekspresi secara bebas dalam melayani kepentingan-kepentingan umum

Akan tetapi, realitas yang terjadi sekarang tidak sepenuhnya bisa mendukung ruang publik yang bebas. Ruang publik demokrasi telah dibajak oleh kekuasaan oligarki dan kepentingan pasar dan kekuasaan.

Percakapan di ruang publik yang berbasis kekuatan rasional dinodai oleh oligarki dan kepentingan demokrasi prosedural, sehingga bahasa percakapan, opini, dan diskursus di ruang publik menjadi kaku dan hati-hati karena diawasi dan ditertibkan.

Peringatan Presiden Jokowi untuk para pemimpin TNI dan Polri pasti akan membawa gaung kepada yang lain. Setelah muncul pernyataan bahwa TNI dan Polri tidak berurusan dengan demokrasi, nanti akan disusul seruan bahwa ASN juga tidak berurusan dengan demokrasi.

TNI dan Polri harus tegak lurus, taat dan loyal kepada pimpinan tertinggi, yaitu presiden. ASN juga demikian, harus punya loyalitas tunggal kepada pimpinan tertinggi, yaitu presiden. Era ‘monoloyo’ telah hadir kembali.(***)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bangsa Tempe