Angka Kemiskinan Naik, Pemerintah Waspada

Warga Miskin Terisolasi di Pulau Jawa

Senin, 13 Desember 2010 – 08:23 WIB

JAKARTA - Jelang akhir tahun anggaran 2010, capaian pemerintah di bidang pengentasan kemiskinan masih berjalan di tempatBadan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia kini mencapai 13,33 persen dari jumlah warganegara atau sekitar 31,02 juta orang

BACA JUGA: BI Tetapkan Perlakuan Khusus Kredit Bencana

Angka tersebut hanya terpaut tipis dengan plafon tertinggi yang ditetapkan pemerintah yakni untuk menjaga kemiskinan di jumlah 13,5 persen.

Direktur Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Prasetijono Widjojo mengatakan bahwa status kemiskinan di Indoensia adalah waspada
Karena target pemerintah adalah menjaga kemiskinan pada angka 12,5 persen sampai 13,5 persen

BACA JUGA: Indonesia Masih Butuh 8,5 Juta Rumah

Prasetijono mengungkapkan, seharusnya angka kemiskinan itu bisa ditekan setidaknya mendekati plafon minimum yakni 12,5 persen
"Tapi untuk menekan itu Pemerintah perlu berupaya keras dengan program-program pengentasan kemiskinan yang fresh," ujar dia di Jakarta kemarin (12/12).

Pemerintah telah berupaya mengarahkan agar pekerja sektor informal bisa masuk ke formal

BACA JUGA: Banyak SPBU Belum Siap Salurkan Pertamax

Caranya dengan meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, training, dan sebagainya sehingga mereka masuk dalam ketegori formal dan mengurangi beban pendapatan merekaKarena jika persoalan tenaga kerja bisa diatasi dengan baik akan berdampak besar kepada angka kemiskinan"Perhitungan kami tiap 1 persen pertumbuhan itu bisa menciptakan sekitar 400 ribu kesempatan kerja baru dan itu patut mendapat perhatian," kata dia.

Data Bappenas menyebutkan, kemiskinan di Indonesia cukup besar dan tidak merataDari 31,02 juta penduduk yang hidup miskin, sebagian besarnya (55,83 persen) menetap di Pulau JawaPrasetijono mengatakan, Pulau Jawa menempati peringkat pertama disusul Sumatera dengan prosentase kemiskinan 21,44 persen dari total 31 juta penduduk miskin"Sedangkan Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan peringkat ketiga, keempat dan kelima"Masing-masing untuk Sulawesi 7,6 persen, Bali dan Nusa Tenggara 7,1 persen, Kalimantan 3,3 persen, Papua 3,3 persen dan Maluku 1,5 persen," jelasnya.

Bappenas mencatat selama ini masih terjadi kesenjangan tingkat kemiskinan yang signifikan antar ProvinsiDari total 33 provinsi ada 17 yang memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional16 provinsi lainnya sudah memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional

Provinsi yang masih memiliki tingkat kemiskinan dua kali lipat dari rata-rata nasional (13,33 persen) adalah Papua sebesar 36,80 persen, Papua Barat 34,88 persen dan Maluku sebesar 27,74 persenSejumlah provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di atas standar nasional rata-rata ada di Pulau SumateraAntara lain, Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu dan LampungDi Pulau Jawa dan Bali ada tiga provinsi yang tingkat kemiskinanya di atas rata-rata nasional yakni Jawa Tengah, Jogjakarta, dan Jawa TimurTingkat kemiskinan di daerah pedesaan masih lebih tinggi dibanding perkotaanKemiskinan di desa mencapai 16,56 persen sedang di perkotaan adalah sebesar 9,87 persen.

"Tapi jika diukur dengan rata-rata garis kemiskinan nasional yang berlaku, tingkat kemiskinan secara umum cenderung terun menurun selama periode 1976-1996," kata diaKrisis ekonomi pada 1998 adalah faktor utama yang membuat angka kemiskinan di Indonesia meningkat secara drastis dari angka 22,5 juta penduduk miskin pada 1996, menjadi 49,5Angka itu kini berangsur turun menjadi tinggal 31 juta per September 2010

Satu hal yang masih menjadi sorotan adalah ditemukan indeks kedalaman kemiskinan yang masih ditemukan tinggi di beberapa daerah, yakni Papua Barat dengan indeks 11,52, Papua 11,51, Maluku 6,94, Gorontalo 6,26, Aceh 4,87, Sulawesi Tengah 4,8, Yogyakarta 4,74 dan Nusa Tenggara Timur 4,47Indeks kedalaman kemiskinan adalah indikator yang mengukur kesenjangan pengeluaran rata-rata penduduk miskin terhadap garis kemiskinan nasional(zul)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembatasan BBM Bersubsidi Terkait Kepentingan Asing


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler