jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad meminta Gubernur DKI Anies Baswedan melakukan pengawasan secara ketat proses pengadaan alat kesehatan (alkes) di lingkungan Dinas Kesehatan. Pasalnya, diduga kuat ada pihak-pihak yang bermain dalam proyek tersebut.
"Pola kecurangannya tampak nyata,” kata Syaiful di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/9).
BACA JUGA: Taufik Bisa Rusak Citra Bersih Anies
Syaiful menilai, anggaran jumbo pengadaan alat kesehatan dimanfaatkan oleh oknum pejabat Dinkes DKI dan pihak ketiga mengeruk keuntungan dari pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, diduga terjadi monopoli satu perusahaan sebagai pemenangnya.
Hal ini menurut mantan aktivis HMI Cabang Jakarta itu, berpotensi terjadi pengaturan pemenang. Dia mengakui, pengadaan barang ini seperti gula mengundang semut karena dinikmati calo dan pemain alat kesehatan.
BACA JUGA: Bela Anak Buah Anies, Fraksi PDIP Walkout dari Rapat Banggar
"Mulai janji pemberian keuntungan dan dugaan sampai pencucian uang hasil korupsi,” ujar Syaiful.
Bahkan, Syaiful menegaskan, dugaan yang terjadi proses pengadaan barang di di Dinkes DKI adalah konspirasi besar. Namun, praktik tersebut tertutup dengan rapi lantaran diduga ada perlindungan oknum pejabat Dinkes karena terindikasi menerima jatah dari pelaku korupsi.
BACA JUGA: Kubu Jokowi Pastikan Tidak Akan Dekati Anies Baswedan
"Ini momentum Anies bersih-bersih Dinkes DKI dari dugaan praktek koruptif,” tegas Syaiful.
Menurut Syaiful, dengan alasan pemenuhan kebutuhan alkes maupun non alkes Dinkes DKI menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menugaskan NN beserta jajarannya diduga melakukan monopoli dan tindakkan koruptif.
Sebab, semua pengadaan terpusat di Dinkes DKI. Disinilah dugaan membuka kesempatan untuk monopoli dan KKN dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.
Hingga kini, kata dia, kontraktor hanya dimainkan oleh saudara HD yang merupakan sahabat salah satu pejabat Dinkes DKI EH pada waktu pengadaan alkes RS Tarakan. Peran HD sebagai calo mencari perusahaan, yang ingin dapat pekerjaan di Dinkes DKI.
"Anggaran 2017-2018 tanpa jera mengulangi perbuatan mereka dan tambah parah. Dengan pinjam uang pada kontraktor atau pihak ketiga lakukan ijon. Janji dapat pekerjaan pada APBD 2018 di Dinkes DKI,” jelasnya.
"Diduga uang kesepakatan sebesar 20 persen dari nilai kontrak dijanjikan. Namun, diduga perusahaan sudah setor Rp 150 juta. Ada empat perusahaan yang sudah setor,” pungkasnya.(dod)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Evaluasi Penataan Bukit Duri Dipuji
Redaktur & Reporter : Adil