jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan pertanggungjawaban anggaran yang telah digelontorkan untuk Kurikulum 2013 (K-13) yang tiba-tiba dihentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.
Fadli menilai kebijakan yang diambil secara serampangan oleh mantan Rektor Universitas Paramadina itu pasti punya implikasi luas, terutama soal anggaran yang telah digunakan tapi terbuang sia-sia.
BACA JUGA: Sukseskan Jamnas 2016, Adhiyaksa Minta Dukungan Pemerintah
"Ya pasti ada (uang belanja), dan itu siapa yang mau bertanggung jawab," kata Fadli Zon sebelum meninggalkan gedung DPR, Selasa (16/12).
Dia mencontohkan proses implementasi K-13 hingga pencetakan buku untuk siswa dan guru dipastikan menelan biaya tidak sedikit.
BACA JUGA: Dana Pendidikan Rp 404 T, Anies Baswedan ke KPK
"Bila dihentikan buku-buku yang sudah di cetak menjadi otomatis tidak terpakai. Yang mau bertanggungjawab siapa? Jadi pemerintah tidak bisa sembarangan harus ada konsultasi dengan komisi terkait di DPR," tegasnya.
Karena itu DPR melalui komisi X akan mengundang Mendikbud usai reses nanti untuk menjelaskan mengenai kebijakan yang telah dilakukannya.
BACA JUGA: PGRI Jatim Minta Guru Tetap Fokus K-13
"Tapi jelas, ini kan sudah ada spending money (uang belanja) yang cukup besar dalam kurikulum itu, mestinya tidak sembarangan menghentikan susuatu kebijakan yang sudah diambil, lalu tdiak ada alasan yang cukup jelas menghentikannya," tandas politikus Gerindra itu. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KTSP Akan Diterapkan sampai 2020
Redaktur : Tim Redaksi