jpnn.com - Calon Presiden (Capres) RI Anies Baswedan mengatakan keselamatan dan pelayanan medis untuk ibu hamil harus didahulukan di atas persoalan administratif, seperti apakah terdaftar di kepesertaan BPJS atau tidak.
Komitmen itu ditegaskan Anies saat menghadiri acara Desak Anies Edisi Nakes di Half Patiunus, Jakarta, Kamis (18/1).
BACA JUGA: Anies Bakal Mendorong RUU Pendanaan Politik Demi Mencegah Korupsi
“Filosofi kita itu membicarakan status ibu. Tidak usah bicara tentang status KTP, keterdaftaran, karena menyelamatkan bayi yang belum punya KTP. Bayi yang belum punya status apa pun,” kata Anies.
Dia menyampaikan bahwa bayi itu nyawanya harus diselamatkan, begitu pula sang ibu yang melahirkan.
BACA JUGA: Sampaikan Komitmen Pemberantasan Korupsi, Anies Singgung Standar Etika di KPK
Di sinilah menurutnya negara harus hadir dengan standar operasional prosedur bahwa untuk penanganan ibu melahirkan, tidak usah ditanya soal administrasinya.
"Negara harus membiayai, BPJS harus membiayai. Ini bagian dari tanggung jawab kita, karena kalau kita tidak lakukan itu, kita alpa terkait hal paling mendasar, yakni menyelamatkan nyawa. Ini kita pegang sama-sama," tutur Anies.
BACA JUGA: Prabowo Ingin Pejabat Tak Jujur Lapor LHKPN Dijatuhi Sanksi
Oleh karena itu, Anies mengatakan kebijakan pertama adalah meng-cover untuk ibu hamil dan kondisi-kondisi di mana dia tidak punya jaminan kesehatan.
"Kedua, otomatis perlindungan perempuan di sini,” lanjut suami Fery Farhati Ganis itu.
Eks gubernur DKI Jakarta itu juga menilai kesejahteraan bidan yang selama ini kurang terperhatikan juga perlu ditingkatkan.
"Ini perhatian kita kurang. Insyaallah akan kami beri perhatian lebih, supaya lebih setara dengan provinsi-provinsi lain. Bidan ini yang berada di ujung terdepan. Ibu saya melahirkan bukan dibantu dokter, tetapi bidan, dan lahirnya di rumah,” tutur Anies.(*/jpnn.com)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam