jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyatakan membantu Palestina merdeka dari penjajahan Israel merupakan amanat konstitusi.
Menurutnya, Palestina merupakan salah satu negara yang paling awal mendukung kemerdekaan Indonesia.
BACA JUGA: Dokumen Rahasia Sebut Luhut & Sandiaga Ikut Misi ke Israel
"Semangat mereka ada di setiap napas kita. Kita punya kewajiban moral, historis dan kemanusiaan untuk menghentikan penindasan atas Palestina," kata Anis melalui layanan pesan ke JPNN.com, Minggu (16/5).
Mantan ketua DPR itu menegaskan para pendiri bangsa atau founding fathers Indonesia memiliki satu misi suci tentang kebebasan dan kemerdekaan seluruh bangsa di dunia.
BACA JUGA: Menelusuri Sejarah Eksistensi Yahudi di Nusantara
Oleh karena itu, katanya, visi anti-penjajahan tersebut dimasukkan ke dalam Pembukaan UUD 1945. "Itu sebabnya, memerdekakan Palestina adalah misi konstitusi kita yang sangat suci," tegasnya.
Anis menambahkan Bung Karno menginisiasi Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 1955. Presiden Pertama RI itu, kata Anis, mendorong KAA membebaskan negara-negara di Asia dan Afrika dari penjajahan.
BACA JUGA: Viral, Pria ini Jual Vilanya untuk Bantu Umat Muslim Palestina
"Semua negara sudah merdeka, yang paling akhir itu Afrika Selatan, satu lagi Palestina. Ini adalah misi terakhir yang harus kita tuntaskan," tutur Anis.
Politikus kelahiran 7 Desember 1968 itu menjelaskan pendudukan Israel terhadap Palestina merupakan skenario Zionis yang dimotori Theodor Herzl pada tahun 1882.
Herzl yang lahir di Budapes, Hongaria, pada 2 Mei 1860 merupakan Bapak Zionisme Modern yang namanya diabadikan dalam Deklarasi Kemerdekaan Israel.
Awalnya, kata Anis, Zionis memiliki empat pilihan tentang negara untuk menampung kaum Yahudi, yakni Palestina, Argentina, Uganda dan Mozambik. Namun, akhirnya pilihan itu jatuh pada Palestina.
"Zionis memilih Palestina karena justifikasi keagamaan akan memudahkan migrasi global kaum Yahudi ke negara baru," katanya.
Syahdan, upaya Zionis mendapat sokongan Arthur Balfour selaku Perdana Menteri Inggris periode 1902-1905. Dari situlah muncul Deklarasi Balfour pada 1917 atau saat Perang Dunia I.
Balfour, kata Anis, juga menyurati Keluarga Rothschild yang memiliki pengaruh kuat di sektor keuangan Eropa. Akhirnya, Inggris dan Prancis membuat Perjanjian Sykes–Picot pada 1916.
Perjanjian yang ditandatangani Mark Sykes selaku wakil Inggris dan Francois Georges-Picot dari pihak Prancis itu berisi pembagian bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Ustmani atau Ottoman Imperium, termasuk Palestina.
Yerusalem yang dalam perjanjian itu ditetapkan sebagai wilayah internasional, akhirnya menjadi milik Inggris pada 1920. "Kemenangan Inggris dan Prancis dalam Perang Dunia I mempercepat ekspansi teritorial dan demografis kaum Zionis dalam membentuk negara Israel," kata Anis.
Jumlah kaum Yahudi yang pada 1882 hanya 3 persen dari 460 ribu penduduk Palestina pun melonjak pesat. Pada 1948 atau saat Israel dideklarasikan, tutur Anis, populasi Yahudi mencapai 31,5 persen dari 2.065.000 penduduk di tanah Palestina.
"Jadi, Zionis melakukan migrasi secara terencana dan masif ke tanah Palestina sebelum negara Israel berdiri pada 1948. Akibatnya, muncul konflik penguasaan lahan yang tidak disadari oleh bangsa Palestina dan berujung pada penjajahan," ujar Anis.
Oleh karena itu Anis menganggap Israel sebenarnya berutang kepada Palestina. Sebab, Palestina telah menampung umat Yahudi yang lolos dari pogrom saat Adolf Hitler melakukan Holocaust.
"Singkatnya bila Yahudi berutang budi, mengapa Palestina yang harus membayarnya?" kata Anis.(ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kisah Tersembunyi Komunitas Yahudi di Indonesia
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan