jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana mengundang seluruh sekretaris daerah, biro keuangan, dan Ketua DPRD 171 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2018, dalam minggu ini.
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, hal tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran pelaksanaan pilkada terpenuhi.
BACA JUGA: Mendagri Dorong Reformasi Perangkat Desa
"Kami juga akan bertemu dengan KPU dan Bawaslu, supaya ada kerja sama dengan baik," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (22/5).
Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, langkah cepat perlu diambil, mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pemungutan suara dilaksanakan 27 Juni 2018.
BACA JUGA: Usulan Perangkat Desa jadi PNS Masih Pro Kontra
Karena itu tahapan sudah harus dimulai paling lambat Agustus 2017, atau sepuluh bulan sebelum pencoblosan.
Selain itu, Kemendagri nantinya juga akan menggelar forum nasional dengan mengundang para kepala daerah untuk mencermati dinamika politik di daerah jelang pilkada.
BACA JUGA: Anggota KPU dan Bawaslu di Daerah Tak Perlu Ditambah
"Karena pola seperti yang terjadi di DKI bakal merembet ke daerah, itu pasti. Tinggal bagaimana mengantisipasi. Jadi bukan sekadar masalah aman atau tidak, DKI terbukti aman. Tapi yang bermain-main menciptakan kondisi bangsa menjadi kurang baik, harus dicermati," ucap Tjahjo.
Mantan anggota DPR ini meyakini, para kepala daerah bersama masyarakat di daerah dapat mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, selama pilkada berlangsung.
"Saya kira mengantisipasi sangat penting, karena Pontianak yang aman-aman saja (dikabarkan bentrok massa Aksi Bela Ulama dengan massa peserta pawai Pekan Gawai Dayak,red). Kabarnya bahkan tersiar dari Sabang sampai Merauke, padahal enggak ada apa-apa (tidak ada keributan,red)," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cewek Pengecam Jokowi Sampaikan Klarifikasi Lagi ke Mendagri
Redaktur & Reporter : Ken Girsang