jpnn.com, JAKARTA - Untuk menghadapi tantangan yang bersifat serius seperti perkembangan radikalisme dan perkembangan industri generasi keempat maka perlu menerapkan standar tinggi sarana dan prasarana pendidikan serta standar tinggi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
“Sistem pendidikan perlu adaptasi serius karena konteks lingkungan dan tantangan sudah berubah,” kata mantan Ketua Presidium PP PMKRI Anton Doni pada akhir diskusi terbatas bertema "Menimbang Langkah Besar Reformasi Sistem Pendidikan" yang diselenggarakan PP PMKRI di Margasiswa PP PMKRI, Menteng, Jakarta, Rabu (29/5/2019).
BACA JUGA: PDIP Ajak Para Tokoh untuk Menggelorakan dan Mempraktikkan Nilai - Nilai Pancasila
BACA JUGA: Jokowi Diminta Ambil Langkah Besar Peningkatan Kualitas SDM
Selain Anton Doni, hadir pula sebagai pembicara diskusi ini adalah Sekjen Taruna Merah Putih Restu Hapsari, mantan Ketua Presidium PP PMKRI Lidya Natalia, Pengajar di Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) Paulus Yanuar serta Thomas Tukan sebagai moderator diskusi.
BACA JUGA: Dies Natalis ke-72, PMKRI Tegaskan Komitmen untuk Merawat Pancasila
Menurut Anton, respons tidak bisa sekadar anjuran agar siswa banyak membaca sebagai bagian dari life-long learning; atau belajar menggunakan teknologi informasi secara cerdas dan produktif.
Anton yang merupakan Alumnus Asian Social Institute, Manila, 1997 - 2000 itu menegaskan anjuran saja tidak cukup. “Butuh perubahan sistem,” tegas Anton.
BACA JUGA: Pembatasan Akses Media Sosial Sebagai Kebijakan Panik, Buka Segera!
Menurut Anton, perubahan tersebut harus dimulai dari perangkat standar nasional pendidikan, yang merupakan jantung sistem pendidikan.
“Standar isi, standar kompetensi lulusan, dan standar proses pendidikan perlu diaudit serius, dan diadaptasi untuk menjawab kebutuhan baru penguatan karakter kebangsaan dan pembobotan secara signifikan beberapa kompetensi yang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan industri 4.0," kata Anton, mantan staf khusus Menakertrans, pemerhati link and match dunia pendidikan.
Lebih lanjut, Anton menjelaskan kompetensi-kompetensi yang relevan dengan perkembangan industri 4.0 dan perlu mendapat bobot perhatian lebih adalah kompetensi digital, penalaran tinggi (HOTS: higher order thinking skills), dan komunikasi.
“Tempat ketiganya dalam kurikulum dan standar kompetensi lulusan harus jelas dan terukur pada setiap jenjang pendidikan,” kata Anton.
Namun, kata Anton, ini tentu harus diselaraskan dengan kepentingan kita untuk memastikan tercapainya kompetensi lain seperti kompetensi iman dan takwa, seni dan budaya, kejasmanian, watak dan kewarganegaraan serta kemampuan akademik dasar.
Anton mengusulkan setiap kecamatan perlu membangun Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Guru. Tujuannya agar proses pengembangan guru tidak instan melalui satu dua momentum pelatihan atau bimtek atau seminar.
“Tetapi terencana, terlembaga, dengan proses pembelajaran yang lebih intensif, berbasis riset-riset empirik yang dilakukan untuk itu," jelas Anton.
Lebih lanjut, menurut Anton, guru dan pengawas sebagai penopang utama standar tinggi dunia pendidikan harus diurus dengan baik. "Jangan standar kompetensinya berbeda, tetapi basis penghitungan angka kreditnya berbeda sehingga perhatian guru malah beralih ke urusan lain yang punya relevansi rendah terhadap kompetensinya," kata Anton.
Ia menegaskan, segala regulasi terkait guru dan seluruh sistem pelayanan terhadap kebutuhan guru dan pengawas perlu diaudit ulang: kecukupan standarnya, kaitan satu sama lainnya, serta kemudahan dan kejelasan standar-standar prosedur pelayanannya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Taruna Merah Putih yang juga mantan Ketua PP PMKRI, Restu Hapsari mengatakan PDIP sedang menyiapkan secara serius bentuk respon sistem pendidikan terhadap perkembangan dan ancaman radikalisme. "Tantangan sangat serius, dan lembaga pendidikan harus dibenahi agar mampu menjawab tantangan ini," kata Restu.
Agen Perubahan
Pengajar di Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) Paulus Yanuar mengatakan dunia pendidikan harus menguatkan posisinya sebagai agen perubahan. Oleh karena itu, Paulus menekankan pentingnya untuk memberikan ruang terhadap sikap kritis.
Sementara itu, mantan Ketua Presidium PP PMKRI Lidya Natalia yang adalah calon doktor pendidikan mengatakan, guru-guru di daerah masih banyak yang mengeluhkan kualitas pelayanan administrasi mereka. Pasalnya, sistem pelayanan untuk berbagai urusan guru dan pendidikan perlu dipermudah.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anton Doni Imbau Jangan Lagi Mengedepankan Narasi Provokatif
Redaktur & Reporter : Friederich