jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno menanggapi sikap Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tengah menjadi sorotan publik.
Adapun kritik itu disampaikan Anwar Abbas saat berpidato dalam Kongres Ekonomi Umat II yang diselenggarakan MUI pada Jumat (10/12) lalu.
BACA JUGA: Mahfud MD Bicara Tentang Anwar Abbas, Tolong Disimak Baik-baik!
Adi mengatakan Anwar Abbas telah secara vulgar mempreteli Presiden Jokowi di depan umum.
"Anwar Abbas dinilai tak etis karena memperlakukan Jokowi yang notabenenya sebagai tamu dalam acara itu dengan tak pantas," kata Adi kepada JPNN.com, Selasa (14/12).
BACA JUGA: Gus Yaqut Sebut Kementerian Agama Hadiah Negara untuk NU, Anwar Abbas Bereaksi Keras
"Jika pun ada kritik, mestinya disampaikan secara langsung ke presiden, bukan dibeberkan di depan publik," sambung Adi.
Menurut Adi, wajar Jokowi langsung bereaksi merespons kritik dari Anwar Abbas. Bahkan Jokowi berbicara tanpa teks untuk menanggapi kritik tersebut.
BACA JUGA: Guru Honorer Lulus Passing Grade PPPK 2021 Menyampaikan Tuntutan, Lugas!
"Tentu Jokowi tak mau kehilangan muka. Makanya langsung menjawab bahwa soal tanah sedang ada perbaikan melalui skenario reforma agraria," ujar pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah itu.
Sebelumnya, ramai jadi sorotan sikap Anwar Abbas mengkritik Jokowi di depan publik.
Jokowi dikritik terkait dua isu penting, yakni, soal ketimpangan dan penguasaan tanah.
"Dalam bidang pertanahan, indeks gini kita sangat memprihatinkan, itu 0,59. Artinya, satu persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini," kata Anwar Abbas.
Jokowi pun menjawab kritik Anwar Abbas tanpa teks.
Salah satu yang disampaikan Jokowi, yakni, pemerintah saat ini tengah dalam proses mendistribusi tanah program reforma agraria yang sudah mencapai 4,3 juta hektare tanah dari target total 12 juta hektare.
"Insyaallah bulan ini bisa saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu per satu yang ditelantarkan," ujar Jokowi.
"Banyak sekali. Konsesinya diberikan, sudah lebih 20-30 tahun tetapi tak bisa diapa-apakan sehingga kita (pemerintah) tak bisa memberikan ke yang lain," sambung Jokowi. (cr1/jpnn)
Redaktur : Soetomo
Reporter : Dean Pahrevi