jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Faisal Basri menilai kebijakan pemerintah belum mencerminkan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani pandemi Covid-19.
Dalam sebuah kesempatan, Jokowi lebih menginginkan ke sisi kesehatan. Namun, kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19, lebih condong ke sektor ekonomi.
BACA JUGA: Menteri Airlangga Pengin Ekonomi Naik saat Covid-19 Tak Terkendali, Faisal Basri: Itu Mimpi
Misalnya, kata dia, soal payung hukum penanganan Covid-19. Sejak pandemi, pemerintah telah merancang Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah berubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.
Namun, kata Faisal, aturan tersebut bukan spesifik tentang penanganan Covid-19. Aturan itu justru mengantisipasi masalah Covid-19 yang bisa merembet ke sektor keuangan dan perbankan.
BACA JUGA: Arief Poyuono Sebut Faisal Basri Kurang Lihai, yang Benar Kalimat Airlangga
"Jadi Perppu ini untuk mengamankan keuangan dan perbankan. Bukan untuk memerangi Covid-19 secara ekstraordinary," ujar dia.
Jika aturan tentang Covid-19 muncul, kata dia, penanganan pandemi menjadi mulus. Alat Pelengkap Diri (APD) bisa dibuat oleh perusahaan otomotif yang produksinya anjlok.
BACA JUGA: Abraham Liyanto: Sudah Waktunya NTT Diatur UU Tersendiri
"Jadi pemerintah dan DPR sibuk membuat undang-undang yang tidak ada hubungan dengan Covid-19, UU Minerba, UU Mahkamah Konstitusi. Ini yang saya khawatir, ayo fokus menangani Covid-19," ujar dia.
Selain aturan, kata dia, struktur organisasi penanganan Covid-19 banyak dihuni orang-orang dari unsur ekonomi. Dari situ, bisa dinilai fokus pemerintah tidak ke sektor kesehatan.
Dia menyinggung posisi Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) yang dijabat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sementara itu, Ketua Komite Pelaksana PCPEN dijabat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
"Jadi heavy ke ekonomi. Jadi sekali pun pak Jokowi menyampaikan kesehatan nomor satu, di struktur organisasi tidak tercermin," ujar dia.
"Bahkan, Satgas Penanganan Covid-19 bertanggung jawab ke Menteri BUMN, padahal gugus tugas sebelumnya, bertanggung jawab ke presiden," ujar dia.
Selanjutnya, ujar Faisal, postur Rancangan Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) 2021 juga tidak mencerminkan fokus pemerintah ke sektor kesehatan.
Dalam postur RAPBN 2021, kata Faisal, anggaran pembangunan infrastruktur naik justru naik pesat. Walakin Faisal tidak membeber jumlah kenaikan itu.
"Sebaliknya anggaran untuk fungsi kesehatan diturunkan. Dari Rp 212 triliun menjadi Rp 169 T. Seolah kesehatan sudah selesai. Ini yang mohon, mumpung belum diketok, ayo evaluasi kembali. Ayo selsaikan masalah mendasar untuk bisa hidup lebih baik," ujar dia.
"Ayo jangan habis-habisan mengatasi ekonomi. Kalau kebanyakan resep ekonomi, ekonomi akan naik, tetapi virus naik sehingga ekonomi direm. Ayo perangi Covid-19 ini dan siapkan agenda-agenda ekonomi baru, ibaratnya ekonomi ganti kulit untuk menggerakkan ekonomi setelah Covid-19," beber dia.(ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan