Aparat Dinilai jadi Centeng Pengusaha

Sabtu, 17 Desember 2011 – 03:38 WIB

JAKARTA--Kasus berdarah di area perkebunan sawit Kabupaten Mesuji Lampung dan Kecamatan Mesuji, Ogan Kemering Ilir (OKI), Sumsel, dinilai hanya puncak gunung esDi sejumlah daerah, perkara serupa sering terjadi

BACA JUGA: Pimpinan Baru KPK Tak Mau Ribet

Hanya kadar kekerasan saja yang membedakan.

Direktur Eksekutif  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)  Berry Nahdian Forkan mengatakan, konflik lahan antara petani dengan perusahaan sawit semakin runcing karena keterlibatan aparat kepolisian
Walhi menyebut aparat lebih berperan sebagai centeng perusahaan, dibanding membela warga.

"Keterlibatan aparat polisi dalam semua kasus justru bukan untuk meredam konflik melainkan melindungi perusahaan

BACA JUGA: Kejagung Tak Akan Dikte Posisi Zulkarnaen di KPK

Maka jangan heran jika organisasi masyarakat sipil mengkategorikan mereka sebagai centeng perusahaan," kata Berry Nahdian di Sekertariat Walhi, Jakarta Selatan, kemarin (16/12).

Dengan tegas, Walhi mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo agar segera menarik seluruh personilnya dari area perkebunan sawit di beberapa daerah Indonesia.

Walhi memberi contoh peran aparat di tragedi Mesuji
Menurut Bery, pemicu konflik karena pihak perusahaan perkebunan sawit telah merampas dan menguasai tanah warga sejak lama

BACA JUGA: GP Anshor Minta Jemaat GKI Yasmin Tolak Relokasi

Perusahaan lantas meminta aparat tersebut menjaga dan mengamankan wilayah tanah perusahaan dari serangan warga yang biasanya melawan karena merasa tanahnya dirampas.

Dengan dalih menjaga keamanan, polisi bermarkas di areal kebun sawit dengan mendirikan pos-pos di dalam lahan perkebunan seperti didapati di PT BSMI di LampungKondisi seperti ini yang memperuncing konflik"Dan polisi pun dengan mudah memuntahkan peluru ke arah masyarakat tanpa mengikuti SOP," ucapnya.

Data Walhi menyebutkan, dari Januari hingga November 2011, ada lebih 102 kasus kekerasan baik di area kebun sawit, tambang, dan hutanDari 102 kasus tersebut, 123 warga dikriminalkan, 62 orang luka tembak, 26 orang dianiaya, dan sembilan orang meninggal dunia.

"Ini semua dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya brimob yang bertugas untuk menjaga lahan perkebunan dan pertambanganDan kalau ini tidak segera dihentikan oleh negara, ke depan, potensi konflik akan semakin besar, ribuan orang akan menjadi korban," katanya.

Terpisah, Kapolri Jenderal Timur Pardopo membantah tudingan ituDia tegasnya, polisian bersikap tidak memihakHanya saja diakui, tidak tertutup kemungkinan ada anggotanya yang nakal"Kita netral, kita jaminKalau ada anggota kita yang seperti itu, ya kita proses dan kita luruskan,’’ ujar Timur di Mabes Polri, Jumat (16/12)(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Belum Ada Daerah Penuhi Syarat Rekrut CPNS


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler