BACA JUGA: Pengelolaan Potensi Pajak Daerah Buruk
Padahal seharusnya belanja daerah bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur."APBD itu sebagian besar masih untuk biaya pegawai, padahal harusnya ke infrastruktur
Padahal, kata Agus, seharusnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk lamban melakukan realisasi penyerapan anggaran
BACA JUGA: Laporan Keuangan Bisa Diwakili Akuntan Publik
Karena dalam ketentuannya, APBD harus sudah disetujui paling lambat satu bulan setelah APBN disetujui‘’Ini mempengaruhi kualitas penyerapan APBD juga
BACA JUGA: Ekspor Rokok Naik USD 595 Juta
Padahal 34 persen anggaran di pemerintah pusat, ditransfer ke daerahBukan hanya itu, kalau dikumpulkan anggaran secara keseluruhan secara vertikal, maka anggaran ke daerah dari pusat mencapai 65 persenPotensi anggaran ini seharusnya dikelola dengan baik oleh daerah,’’ kata Agus.Dia mengatakan, per 30 November 2010, realisasi pendapatan negara telah mencapai 84 persen dari total APBN-P 2010 sebesar Rp992,398 TSedangkan tahun lalu, realisasi pendapatan negara pada periode yang sama tercatat 81 persenHingga akhir tahun, perkiraan realisasi pendapatan negara diperkirakan Rp1.013 triliun atau 102 persen dari APBN-P 2010.
Sedangkan belanja negara, realisasi per 30 November 2010 ungkap Agus, baru mencapai 73 persen atau Rp817 triliun lebih dari target Rp1.126 triliunPada tahun lalu diperiode yang sama, tercatat realisasi 76 persenMeski rendah 3 persen, namun kondisi ini kata Agus karena alokasi belanja negara pada APBN tahun 2009 tercatat Rp1.000 triliun sedangkan pada tahun 2010 tercatat Rp1.126 triliun.
‘’Sampai akhir tahun belanja negara itu diperkirakan 96 persen atau 1.078 triliun dari APBN-P Rp1.126 triliunSedangkan realisasi belanja tahun lalu hanya mencapai 93,7 persenJadi tahun lalu lebih rendah dari tahun ini,’’ jelasnya.
Namun kondisi ini tidak berlangsung baik pada belanja di Kementrian dan Lembaga (KL)Agus mengungkapkan, hingga akhir tahun 2010 realisasi KL diperkirakan hanya 91 persenSedangkan tahun lalu realisasi bisa mencapai 97 persenAda empat hal utama kata Agus yang mempengaruhi rendahnya penyerapan, namun Agus enggan untuk mengungkapkannya.
‘’Yang kelihatan tidak begitu tinggi itu adalah belanja barang sama belanja modalBelanja barang hanya mencapai 89 persen dan belanja modal 87 persenTetapi dibandingkan dengan tahun lalu, belanja barang hanya 81 persen dan belanja modal 76 persenSekarang itu sebenarnya sudah lumayan,’’ kata Agus.
Untuk realisasi anggaran subsidi, pemerintah tampaknya tidak bisa menahan laju permintaan BBM subsidi sehingga melebihi targetAgus mengungkapkan, realisasi subsidi akan melebihi target hingga 104 persen diakhir tahunAlokasi anggaran subsidi dalam APBN-P 2010 yakni sebesar Rp201,8 triliunUntuk subsidi energi sebesar Rp143,997 triliun terdiri dari subsidi BBM Rp88,89 triliun, listrik Rp55,106 triliun dan subsidi energi Rp57,8 triliun.
‘’Realisasi subsidi hingga akhir tahun akan mencapai 104 persen dari rencana semulaSedangkan tahun lalu realisasinya hanya 87 persenPenyebabnya karena subsidi energi realisasinya mencapai 97 persen sedangkan subsidi non energi (Pangan dan pupuk) mencapai 124 persen,’’ ungkap Agus.
Ditanya perihal target defisit, Agus memastikan bahwa defisit diakhir tahun ini akan sesuai dengan revisi targetAwalnya pemerintah memproyeksikan defisit anggaran tahun ini sebesar 2,1 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp 133,7 triliunNamun pada semester I 2010, pemerintah mengkoreksinya menjadi 1,5 persen dari PDB atau sekitar Rp 95,1 triliun‘’Defisit kita proyeksikan pasti dibawah 1,5 persen,’’ tegas Agus.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kuota BBM Subsidi Ditambah 1,87 Juta KL
Redaktur : Tim Redaksi