jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menilai polemik Gubernur dengan DPRD DKI Jakarta terkait pengesahan APBD 2015, mengakibatkan program pembangunan yang telah direncanakan tahun 2015 akan tersendat. Kisruh ini juga berpotensi rendahnya penyerapan anggaran, seperti tahun lalu.
"Ini sangat dilematis bagi warga Jakarta, di tengah harapan yang begitu besar terhadap pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk dapat menjawab permasalahan akut Jakarta," katanya, Minggu (15/3).
BACA JUGA: Panggil Istri Ahok, Panitia Angket DPRD Tidak Fokus
Baik itu penanganan banjir maupun macet, akan semakin jauh dari harapan. Mengingat sampai pertengahan Maret ini pengesahan APBD DKI Jakarta 2015 belum ada tanda-tanda akan disahkan.
"Padahal seharusnya pemprov sudah fokus membangun berbagai infrastruktur seperti seperti perbaikan drainase dan gorong gorong, normalisasi 13 sungai yang melintasi kota Jakarta, memfungsikan waduk penampungan air, percepatan pembangunan banjir kanal barat dan timur sehingga dari tahun ke tahun dampak banjir ini dapat berkurang," katanya.
BACA JUGA: AM Fatwa Anggap Ahok Bikin Terobosan Baru
Selain itu, pemprov menurut Sarman juga seharusnya sudah melaksanakan pembangunan jalan non tol, peningkatan area operasional busway, pembangunan MRT dan monorail sehingga masalah kemacetan juga dari tahun ketahun juga dapat terurai.
"Dengan terlambatnya pengesahan APBD DKI Jakarta maka akan sangat mengganggu kelangsungan pembangunan berbagai infrastruktur termasuk di dalamnya sarana pendidikan dan kesehatan yang harus banyak di perbaiki," ujarnya.
BACA JUGA: Ahok dan DPRD Harus Perbaiki Komunikasi Politik
Selain itu, kondisi yang terjadi, kata Sarman, juga akan berdampak pada kelangsungan lebih kurang 7.500 perusahan rekanan pemprov DKI Jakarta yang selama ini bergantung proyek proyek pemda.
Dari sekitar 7.500 perusahaan tersebut hampir 95 persen didominasi usaha skala kecil dan menengah dengan bidang usaha kontraktor, jasa pengadaan, konsultan dan jasa lainnya.
"Tahun lalu saja, akibat rendahnya penyerapan APBD itu sangat dirasakan para pengusaha. Di mana proyek yang mereka kerjakan jauh berkurang dibanding sebelumnya. Karena itu jika pengesahan APBD 2015 ini juga terlambat, dipastikan penyerapannya juga akan rendah dan ini mengkhawatirkan kelangsungan usaha para rekanan pemprov DKI Jakarta," katanya.
Untuk itu Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) ini berharap kekisruhan yang terjadi segera diakhiri. Karena Jakarta sebagai ibukota negara, merupakan barometer bagi provinsi lain di Indonesia.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panitia Hak Angket Targetkan Penyelidikan Rampung Sebelum 25 Maret
Redaktur : Tim Redaksi