APBD Kabupaten Puncak Rp 1,56 Triliun, Pj Bupati Ingatkan Hal Ini

Jumat, 19 Januari 2024 – 08:06 WIB
Penjabat Bupati Puncak Ir Darwin Tobing saat menyerakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten puncak. foto: Dinas Kominfo Puncak.

jpnn.com, PUNCAK - Penjabat atau Pj Bupati Puncak Darwin Tobing menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 kepada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemkab setempat.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Tahun 2024 sebesar Rp1,56 triliun. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber anggaran, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus).

BACA JUGA: Komisioner Bawaslu Puncak Dinilai Mengintervensi DKPP

Darwin berharap para pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran membuat rencana kerja sehingga target kinerja dapat terealisasi tepat waktu dan tepat sasaran.

"Semua program kegiatan harus terlaksana secara rinci, terpadu, saling mendukung antara program yang satu dengan program yang lainnya, bahkan harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat," terangnya.

BACA JUGA: Saifullah Yusuf Tolak Capres yang Didukung Abu Bakar Baasyir, Reza Indragiri Punya Analisis Begini

Di samping itu, dia berpesan agar pimpinan SKD harus mampu meningkatkan kualitas belanja APBD dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat.

“Perlu melakukan efisiensi terhadap belanja operasional dan sebagainya. bukan justru sebaliknya hanya sekadar menghabiskan anggaran tanpa arah yang jelas dan terukur,” tutur Darwin.

BACA JUGA: Petrus Sentil Jokowi saat Peluncuran Buku Kasus Penculikan Bukan untuk Diputihkan

Selain itu, Darwin menekankan agar SKPD harus mampu dan bisa menjawab persoalan-persoalan di tengah masyarakat sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya.

“Saya harap seluruh pelaksanaan program pembangunan tahun ini dapat dilakukan dengan baik dan lancar, saya minta agar pelaksanaan pengadaan barang jasa dilakukan melalui bagian UKPBJ di setda, dan segera berproses sehingga kegiatan fisik dapat lebih awal dilaksanakan," ucapnya.

Tobing kembali menekankan agar seluruh pimpinan SKPD menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor yang ada, apabila tidak ingin berhadapan dengan hukum.

"Sudah banyak kasus kepala dinas terjerat kasus korupsi, maka dari itu saya sampaikan kepala OPD bekerja sama dengan baik," katanya mengingatkan.

Dia juga mengatakan bahwa dalam pembangunan suatu daerah, keamanan adalah hal terpenting dan itu menjadi perhatian semua pihak.

Menurut Darwin, berapa pun anggaran yang diberikan pemerintah pusat, bila aspek keamanan tidak kondusif maka pembangunan sulit dilakukan.

"Malah akan berdampak pada tahun-tahun selanjutnya. Plafon anggaran Kabupaten Puncak akan dikurangi dan malahan bisa tidak dapat karena dianggap tidak mampu menyerap anggaran yang diberikan, dan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah menjadi rendah," bebernya. (mcr30/jpnn.com)


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Muhammad Cholid Ridwan Abubakar Sangaji

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler