jpnn.com - JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sri Adiningsih menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nanti akan sulit merealisasikan program-program yang dijanjikan jika RAPBN 2015 yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak direvisi. Bahkan, Sri menilai pemerintahan baru mulai 20 Oktober nanti tidak akan mudah mendapat anggaran untuk segera mewujudkan visi dan misinya.
Sri menuturkan, SBY dalam nota RAPBN 2015 yang disampaikan ke DPR RI, Jumat (15/8) lalu masih menganggarkan biaya untuk melanjutkan kebijakan pembangunannya. Dengan demikian, semua dana di APBN sudah ada alokasi penggunaannya yang sesuai keinginan pemerintah saat ini.
BACA JUGA: Tol Laut Butuh Industri Pelabuhan yang Efisien
Hanya saja, papar pengajar di Fakultas Ekonomi UGM itu, postur RAPBN 2015 yang diusulkan Presiden SBY masih terbebani pengeluaran rutin dengan dampak multiplier rendah. Bahkan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur di RAPBN 2015 justru turun dibandingkan tahun 2014.
Beban APBN 2015 juga bertambah dengan peningkatan subsidi dan anggaran untuk pengeluaran populis besar. “Sayangnya tidak didukung oleh pendapatan yang mencukupi, sehingga defisitnya sudah dipatok tinggi 2,32 persen dari PDB atau hampir menyentuh batas atas defisit yang diijinkan," ujar Sri di Jakarta, Selasa (19/8).
BACA JUGA: 5 Kegagalan Karen Pimpin Pertamina
Sri lantas merinci pendapatan negara di tahun 2015 yang disalurkan ke berbagai pembiayaan rutin. Antara lain untuk gaji pegawai negeri (14,3 persen, membayar bunga utang (7,6 persen), anggaran pendidikan (22,9 persen), subsidi energi (18 persen) dan transfer dana ke daerah (31,69 persen). "Itu saja totalnya sudah 94,5 persen dari pengeluaran," imbuhnya.
Ditegaskannya, hal itu bisa menjadi masalah karena harapan publik akan adanya perubahan setelah pemerintah baru terbentuk tidak dapat dipenuhi. Karenanya Sri mengusulkan agar ada perubahan pada politik anggaran dalam RAPBN 2015. yang direvisi untuk RAPBN 2015.
BACA JUGA: Alumni Lemhanas Dukung Ide Jokowi Soal Tol Laut
“Sehingga lobi agar pemerintah dan DPR memberikan fiscal space yang longgar pada pemerintah baru perlu segera dilakukan,” cetusnya. “Tanpa perubahan dalam politik anggaran, pemerintah baru tidak akan bisa melaksanakan visi misinya," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PLN Hemat Rp 1,5 M Per Bulan Berkat PLTMG-CNG Bawean
Redaktur : Tim Redaksi