jpnn.com - JAKARTA - Rapat paripurna DPR telah menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2017 sebesar Rp 2.080,5 triliun. Angka itu naik sebesar Rp 10 T dari usulan pemerintah sebesar Rp 2.070,5 T.
Pendapatan negara pada APBN 2017 ditetapkan sebesar Rp 1.750,3 triliun. Dengan demikian defisit APBN 2017 mencapai Rp 330,2 triliun atau setara 2,41 persen dari PDB.
BACA JUGA: Perhutani Gandeng PT LEN Petakan Hutan Dengan Drone
Hal ini disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Kahar Muzakir di depan sidang paripurna, Rabu (26/10). Politikus Golkar itu menuturkan, belanja negara dalam tahun 2017 disepakati sebesar Rp2.080,5 triliun.
“Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.315,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun," katanya saat menyampaikan laporan Banggar di depan sidang paripurna DPR.
BACA JUGA: Soal Relaksasi Ekspor Mineral Mentah, Begini Kata Archandra Tahar
Angka-angka itu didasarkan pada asumsi dasar ekonomi makro tahun 2017 yang ditetapkan. Di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, angka inflasi 4,0 persen, nilai tukar USD adalah Rp 13.300, sedangkan tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan dipatok 5,3 persen.
Selanjutnya, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) adalah USD 45/barel. Sedangkan lifting minyak bumi 815 ribu barel/hari, dan lifting gas bumi 1.150 ribu setara minyak per hari.
BACA JUGA: Menteri Jonan Tetapkan Program Prioritas di Sektor ESDM
Kahar juga menjelaskan target pembangunan 2017 yang disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah. "Tingkat penggangguran disepakati 5,6 persen, tingkat kemiskinan 10,5 persen, gini rasio (indeks) 0,39 persen dan indeks pembangunan manusia 70,1 persen," jelasnya.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin paripurna pun mengetuk RAPBN 2017 setelah memperoleh persetujuan dari seluruh fraksi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung menyampaikan tanggapan pemerintah atas disetujuinya RAPBN 2017 menjadi APBN. Sri dalam pidatonya mengatakan, penetapan APBN 2017 disusun dengan pemahaman bahwa kondisi perekonomian global masih menghadapi pelemahan dan resiko gejolak geo politik, perubahan ekonomi regional terutama Tiongkok, dan pelemahan perdagangan internasional.
"Kebijakan fiskal diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif untuk memperkuat ekonomi Indonesia menghadapi tantangan global dan regional dengan mendukung penciptaan pertumbuhan yang inklufif dan berdaya tahan," kata Sri Mulyani.
Pada sisi pendapatan negara, kata mantan managing director Bank Dunia itu, targetnya yang telah ditetapkan dalam APBN 2017 disusun berdasar proyeksi penerimaan perpajakan tahun 2016, yang telah disesuaikan berdasar kondisi ekonomi yang realistik dan setelah pelaksanaan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty tahap pertama.
"Target penerimaan 2017 tumbuh sekitar 13-15 persen dari perkiraan realisasi penerimaan pajak tahun 2016, pemerintah akan terus melakukan reformasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak," ujarnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Budidaya Tebu, Perhutani Bersama PTPN III Holding dan RNI Jalin Sinergi
Redaktur : Tim Redaksi