APBN Direvisi, Golkar Pertahankan Subsidi

Sabtu, 17 April 2010 – 05:11 WIB
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Ade Komarudin. Foto : Dokumen Pribadi.
JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 tengah dibahas bersama oleh pemerintah dan DPRBeberapa asumsi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga acuan dan nilai tukar rupiah sudah disepakati

BACA JUGA: IHSG Masuk Fase Konsolidasi



Namun khusus subsidi terutama untuk harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL), sepertinya akan menjadi perdebatan di DPR
Meski APBN 2010 sudah memberi celah kenaikan BBM dan TDL, namun Fraksi Partai Golkar di DPR akan mempertahankan agar harga BBM dan TDL tidak dinaikkan

BACA JUGA: Transaksi Migas USD 763 juta



Sekretaris Fraksi Partai Golkar yang juga anggota Komisi XI DPR, Ade Komarudin, menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah tidak mengurangi jumlah subsidi sehingga  TDL dan harga BBM pada 2010 ini dinaikkan
"Tidak masalah kalau pemberian subsidi mengakibatkan utang bertambah dan defisit anggaran, asalkan semua itu demi memenuhi kepentingan yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Ade di ruang kerja Fraksi Golkar DPR, Jumat (16/4).

Karenanya politisi muda Golkar itu menegaskan, Fraksi Golkar tak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan TDL

BACA JUGA: Presiden Diminta Segera Serahkan Nama Calon Gubernur BI

Saat ditanya bukankah UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010 sudah mengamanatkan kenaikan TDL, Ade serta merta menegaskan bahwa ketentuan itu bisa direvisi.

"Itu bisa dirubah di APBNP 2010Kalau TDL dinaikkan, akan terjadi efek domino terhadap perekonomian Indonesia, karena kenaikan TDL dapat mendongkrak biaya produksi," tandasnya.

Lebih lanjut Ade menambahkan, saat ini saja besaran subsidi di APBN-P 2010 belum ditentukan lantaran asumsi lifting (produksi) minyak nasional belum disepakatiAde malah khawatir kepergian Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh ke Amerika Serikat bersama Wakil Presiden Boediono akan berakibat pada molornya pembahasan APBN-P 2010.

"Karena menterinya pergi, pembahasan lifting minyak di Komisi VII DPR saat ini terhentiKalau lifting tak jalan, bagaimana DPR bisa membicarakan APBNP 2010?" ucapnya

Sementara dalam kesepakatan rapat gabungan antara Komisi XI DPR dengan pemerintah pada Selasa (12/4) dan Kamis (15/4) kemarin, beberapa asumsi telah disepakatiWakil ketua Komisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng, menyebutkan, beberapa asumsi yang disepakati antara lain pertumbuhan ekonomi dipatok 5,8 persen, angka inflasi 5,3 persen, suku bunga acuan BI 6,5 persen dan nilai tukar dolar dipatok Rp 9300,-.

"Kesepakatan ini yang akan dibawa ke Badan Anggaran DPRIni sudah final jadi nanti tinggal dilaksanakan dan diketok di Badan Anggaran," ujar Melchias.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BUMN Didorong Investasi Jembatan Selat Sunda


Redaktur : Antoni

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler