jpnn.com, JAKARTA - Penggerebekan yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan terhadap calon TKI yang akan diberangkatkan secara ilegal ke luar negeri memantik dukungan publik.
Selain memberikan sanksi kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terlibat, pemerintah juga diminta mengusut keterlibatan semua pihak, terutama aktor intelektualnya.
BACA JUGA: BBPLK Bekasi Mulai Buka Pelatihan Berbasis Kompetensi
Hal ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenga Kerja Indonesia (APJATI) Abdullah Umar Basalamah, di Jakarta, Selasa (23/1).
Sebagai ketua umum APJATI, pengusaha yang akrab disapa Ayub ini menegaskan dukungannya kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Polri untuk terus mencegah pengiriman pekerja migran secara ilegal ke luar negeri.
BACA JUGA: Kemnaker Gagalkan Pengiriman TKI Ilegal ke Timur Tengah
“Kami dukung penuh. Tidak boleh dibiarkan calon pekerja migran diberangkatkan secara ilegal. Ini praktek perdagangan orang. Kasihan rakyat kecil yang butuh pekerjaan malah dipermainkan seperti ini. Mereka menjadi korban," kata Ayub.
Karena itu, agar ada efek jera, Ayub minta Kemnaker dan Polri untuk mengusut tuntas semua pelaku, terutama aktor intelektualnya.
BACA JUGA: Menteri Hanif Pengin Liga Pekerja Lahirkan Pemain Timnas
Sebagai asosiasi PJTKI, Ayub tidak akan ragu memberikan sanksi kepada anggotanya jika ada yang terlibat.
“Berulang kali Pak Hanif dan jajaran bersama Polri melakukan penggerebekan, tapi praktek jahat ini terus berulang. Memang tidak mudah menangkap jaringan pendana dan aktor utamanya. Saya percaya, Kemnaker bersama Polri akan mampu memberangus praktek jahat ini”, kaya Ayub optimis.
Polisi, lanjut Ayub, perlu memeriksa sarana kesehatan juga oknum di angkasa pura yang terlibat praktek TPPO ini.
Selain itu, untuk melacak ke aktor utama, polisi sebaiknya menggunakan aturan tindak pidana pencucian uang.
“Kepada jajaran Kemnaker, saya berharap diidentifikasi juga jaringan penerima di negara penempatan, baik perusahaan maupun agency dan perorangan. Yang jelas terlibat, harus diblacklist, tidak boleh lagi dilayani oleh Perwakilan RI di sana," harap Ayub.
Sebagaimana telah diberitakan, dalam sepekan terakhir ini Kemnaker bersama Polri telah dua kali melakukan penggerebekan penampungan calon pekerja migran yang akan dikirim sacara illegal.
Sekitar dua ratus calon pekerja migran ilegal dapat dicegah kepergiannya ke luar negeri.
“Saya akhir tahun kemarin telah menandatangi Memorandum of Understanding dengan Kapolri Pak Jenderal Tito. Operasi pencegahan pengiriman pekerja migran ini bagian dari pelaksanaan kesepakatan itu. Kami akan kejar sampai akar-akarnya. Ini praktek jahat yang biadab. Harus dilawan bersama pemerintah dan masyarakat”, tegas Menaker Hanif di kantornya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menaker Hanif Dorong Pemda Bikin K3 di Wilayahnya
Redaktur & Reporter : Natalia