jpnn.com, BATAM - Staff Ahli Deputi III BP Batam, Nasrul Amri Latif mengaku kaget saat mendengar kabar bahwa anggotanya di Pelabuhan Batuampar ditangkap polisi karena melakukan pungli.
"Saya masih di Jakarta. Tapi kaget dengar kabar ini. Mudah-mudahan tidak benar," katanya kepada Batam Pos (Jawa Pos Group), Senin (8/5).
BACA JUGA: Top Markotop! Polda Kepri Sudah Tangani 16 Kasus OTT
Dia mengungkapkan niat BP Batam adalah membenahi pelabuhan supaya menjadi pelabuhan modern yang bebas dari praktek pungli dan korupsi.
Makanya tertangkapnya Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Terminal Umum Batuampar, Adil Setiadi oleh Polda Kepri pada Senin sore kemarin merupakan tamparan keras bagi BP Batam.
BACA JUGA: Tim Siber Pungli OTT Kasatker Pelabuhan Batuampar
"Saya kenal semua anggota di pelabuhan, namun saya tak menyangka. Saya pasti akan melakukan kroscek ke bawahan dulu supaya hal serupa tak terulang lagi," ungkapnya.
Dia juga mengatakan Adil baru tujuh bulan menjabat posisinya saat ini. Usia yang sangat singkat ketika harus berurusan dengan hukum karena ketahuan pungli.
BACA JUGA: Oalah! Ribuan Angkot Tua Masih Berkeliaran di Kota Ini
Sedangkan Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto tidak terlalu peduli soal penangkapan ini."Bagus. Biar tahu rasa dan menjadi contoh buat yang lain," ungkapnya.
Dia geram bahwa pejabat yang baru menjabat selama tujuh bulan sudah berani bermain pungli di pelabuhan yang kewenangannya berada di bawah pria berambut putih ini.
"Ya berarti tidak tahan godaan, makanya berbuat seperti itu. Dan dia harus bertanggungjawab," jelasnya.
Dia mengapresiasi kerja polisi yang cepat dalam meringkus pelaku pungli ini. "Sikat !!!. Dan ingat praktik ini bukan hanya di Batuampar saja," katanya.
Namun dia juga mengakui bahwa masih banyak kelemahan di sistem yang mereka bentuk di pelabuhan sehingga memungkinkan praktik pungli terjadi.
"Itulah makanya kita harus investasi di sistem sehingga barang mau keluar proses izinnya melalui sistem. Sama seperti di Singapura," jelasnya.
Saat ini sistem yang ada masih sepotong demi sepotong dan belum terintegrasi. "Yang akan kami bangun adalah sistem yang terintegrasi mulai dari awal sampai akhir," jelasnya lagi.
Dia juga menyarankan kepada para pemilik kapal agar berani melaporkan agen-agen kapal yang melakukan mark up terhadap tagihan dengan memalsukan faktur BP Batam.
Untuk Adil, BP Batam tidak akan melakukan pendampingan hukum. "Saya kan bukan PNS ya jadi tidak tahu aturannya. Kalau di swasta mah boro-boro diberi pendampingan hukum, kan kita juga jadi korbannya," tegasnya.
Lalu apakah Eko sudah menyiapkan pengganti baru untuk menjadi Kasatker berikutnya setelah Adil tertangkap.
"Belum, soalnya nyari orang yang bersih itu susah,"pungkasnya.(leo/ska)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pria Ditemukan Tewas Bersimbah Darah, Duh Gusti Sadis Amat...
Redaktur & Reporter : Budi