April, Bulan Kritis Penerimaan Pajak

JAKARTA - Memasuki bulan pertama kuartal kedua 2010, seluruh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak diminta untuk mengawal penerimaan negara dari sektor pajakKepada wartawan, Senin (5/4), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa bulan April ini merupakan bulan yang kritis bagi pemasukan negara.
      
"Penerimaan memang masih bagus (dari SPT tahunan pribadi)

BACA JUGA: RI Mulai Rambah Pasar Afrika

Tapi kita masih menilai bulan April ini sebagai bulan yang kritisKarena masa penyerahan SPT tahunan wajib pajak badan," kata Menkeu saat ditemui usai rapat pimpinan di kantor Ditjen Pajak, Jakarta.

Karena itulah Menkeu meminta agar seluruh unsur pimpinan Ditjen Pajak, baik di pusat maupun di daerah untuk memantau perkembangan laporan SPT tahunan WP badan

BACA JUGA: 100 Perusahaan Siap Beraksi

Pasalnya, SPT ini penting untuk memantau sejauh mana potensi penerimaan negara.
      
"Karena itu ada konsolidasi untuk seluruh pimpinan Kanwil, eselon II, eselon III dan Kepala kantor agar tetap fokus pada upaya mengawal penerimaan pajakSelain juga sambil melakukan langkah-langkah koreksi yang kredibel," katanya.
      
Sementara untuk evaluasi penggunaan anggaran pada kuartal pertama, Menkeu mengakui bahwa evaluasinya belum selesai dilakukan

BACA JUGA: Menkeu Kantongi Indikasi Penyimpangan di Ditjen Pajak

"Nanti kita lihat, karena evaluasi belum selesai kita lakukanNanti kita lihat dari sisi penguatan, apakah trendnya bisa bertahan atau tidak," ujarnya.
      
Sebelumnya, Ditjen Pajak M Tjiptardjo mengaku cukup lega dengan jumlah SPT tahunan per Maret 2010Meski sempat khawatir dengan mencuatnya kasus penggelapan pajak olrh Gayus Tambunan, namun jumlah SPT tetap menunjukkan trend positif hingga mencapai 5,9 juta.
      
"Masih kita tunggu laporan dari berbagai KanwilKarena laporan, belum masuk semuanyaKita akui sempat khawatir karena terjadi beberapa kasus, seperti GayusTapi ternyata tida mempengaruhiBahkan jumlah WP yang melaporkan SPT tahunan justru meningkat,'' katanya.
      
Di tempat sama, Inspektur Jenderal Kemenkeu, Hekinus Manao, mengatakan bahwa dalam rapim yang langsung dipimpin Menkeu, tida ada pembahasan khusus tentang kasus GayusMeski demikian Hekinus menegaskan bahwa Menkeu memberikan arahan kepada seluruh penanggungjawab pajak untuk bekerja dengan lebih baik lagi.
      
"Tidak ada bahas-bahas kasusHanya pengarahan dari Ibuk Menteri kepada jajaran Dirjen PajakPengarahan untuk mengejar targe APBN,'' kata Hekinus.
      
Saat ditanya, apakah rapat juga membahas soal besaran remunerasi dalam APBN-P, Hekinus membenarkannya.Namun ia enggan untuk menyebutkan angka pastinya"Saya tidak hafalMungkin empat koma sekianlahTapi saya kira masih dibawah lima (triliun)," katanya.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Target Omzet Pegadaian Naik