KEBUMEN-DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah mendesak pemerintah dan DPRD segera menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan atau yang lebih dikenal dengan RPP Tembakau.
Menurut APTI, RPP tembakau yang tengah dalam pembahasan adalah bentuk penindasan dan kolonialisme baru berkedok kampanye kesehatan yang akan mengancam jutaan petani dan buruh tani tembakau di Indonesia.
“Kami minta pemerintah segera membatalkan rencana penerbitan RPP Tembakau, dan lindungi petani tembakau dengan mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang berpihak pada petani,” tegas Ketua APTI Jateng Nurtantio Wisnu Brata SE pada acara rapat kerja daerah (Rakerda) APTI Jateng, Sabtu (26/11) di Hotel Candisari Karanganyar Kebumen.
Rakerda diikuti oleh perwakilan pengurus APTI yang tersebar di 20 kabupaten/kota di Jawa TengahWisnu menjelaskan, sedikitnya ada 850 ribu warga di Jawa Tengah yang menggantungkan hidup dari tanaman tembakau
BACA JUGA: Mamin Malaysia Banjiri Pasar
Artinya, jika pemerintah dan DPR bersikeras mengesahkan RPP tembakau, maka itu artinya akan menyengsarakan petani.Dia juga menuding RPP Tembakau merupakan agenda korporasi asing yang hendak dipaksakan di Indonesia yang dampaknya sangat merugikan rakyat, terutama mereka yang selama ini hidup dari tembakau dan produk tembakau.
Sebab jika RPP Tembakau jadi diberlakukan, maka secara perlahan-lahan akan mematikan industri rokok yang pada akhirnya mematikan juga mata pencaharian buruh pabrik rokok, pedagang rokok, dan petani tembakau.
“Karena dalam peraturan tersebut akan diatur standar rokok yang akan menguntungkan pihak-pihak tertentu, terutama produsen rokok putih,” tandasnya
BACA JUGA: Banyak Pelabuhan Tikus di Batam, BC Kerepotan
Dan hal ini jelas akan merugikan petani tembakau di Indonesia.Wisnu menilai, korporasi asing yang sangat berkepentingan dengan matinya industri rokok nasional itu adalah perusahaan rokok multi nasional dan perusahaan farmasi, yang sebenarnya juga membuat produk
berbahan dasar tembakau seperti permen dan koyo nikotin.
“Karena itu, penolakan terhadap RPP Tembakau adalah harga mati bagi kami, dan APTI akan melakukan segala cara untuk menggagalkannya,” tegas Wisnu
BACA JUGA: Pemerintah Dorong PKL Bentuk Koperasi
Bagi Sukirno, tanaman tembakau adalah komoditas andalan di sejumlah wilayah di Kebumen, terutama di wilayah pegunungan.Sebab kondisi sawah di wilayah tersebut sebagian besar adalah sawah tadah hujan yang tidak produktif ditanami selain tembakau di musim kemarau.
”Ada ribuan warga yang akan kehilangan pendapatan jika RPP itu diberlakukanSebab, sebagian besar warga kami adalah petani tembakau,” kata Sukirno yang juga Kepala Desa Clapar Kecamatan Karanggayam ini.
Ia menegaskan, sebuah peraturan, idealnya, mendapatkan dukungan masyarakat luas karena menjadi kebutuhan masyarakatJika tidak, hal itu jelas menyalahi substansi peraturan itu sendiri. (has/din)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Wacanakan Bulog dan BKP Dilebur
Redaktur : Tim Redaksi