Pemerintah Dorong PKL Bentuk Koperasi

JAKARTA - Pemerintah meminta para pedagang kaki lima (PKL) untuk segera menghimpun diri dan membentuk koperasiSebab, koperasi tak hanya akan mempersatukan para PKL namun juga memperkuat posisinya.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas)  Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) di TMII, Jakarta Timur, Minggu, (27/11)

BACA JUGA: DPR Wacanakan Bulog dan BKP Dilebur

Menurutnya, saat ini saja anggota APKLI mencapai 25 juta orang.

"Jika semuanya tergabung, maka ini merupakan koperasi terbesar di duniaBayangkan, jumlahnya hampir sama dengan penduduk Malaysia," ucap Syarief yang disambut tepuk riuh peserta rakernas APKLI.

Lebih lanjut menteri yang juga politisi Partai Demokrat itu menambahkan, koperasi dapat menjadi solusi bagi PKL yang memiliki kendala dalam permodalan

BACA JUGA: RUU Pangan Atur Sanksi

Sebab, salah satu jalan yang ditempuh pemerintah dalam merealisasikan program kredit usaha rakyat (KUR) adalah melalui koperasi

Syarief mengungkapkan, saat ini saja KUR yang nilainya Rp 20 triliun per tahun ternyata belum sepenuhnya menyentuh PKL

BACA JUGA: Kasus Gizi Buruk Bukti Pembangunan Pangan Lamban

"Padahal  PKL merupakan elemen bangsa pendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya

Karenanya Syarief menjanjikan kemudahan akses kredit bagi pelaku usaha mikro, termasuk PKL"Ada 26 BPD (Bank Pembangunan Daerah) yang saya tugaskan untuk menyalurkan KUR Mikro yang nilainya Rp 20 jutaItu tanpa agunanKalau ada pejabat yang minta agunan, akan saya tindak tegas," ujarnya.

Sedangkan Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun mengatakan, PKL merupakan bagian yang tak terpisahkan dari roda perkonomian nasionalKarenanya Mahsun meminta pemerintah memberi perlindungan dan pembinaan untuk PKL

"PKL menyerap lebih dari 90 juta tenaga kerja dan berkonstribusi sekitar 55 persen total PDB nasionalKami adalah solusi bangsa bagi persoalan pengangguran dan kesejahteraan sosial," katanya.

Sayangnya, kata Mahsun, PKL justru sering dianggap sebagai persoalan terutama di kota-kota besarPadahal jika PKL dibina dan ditata dengan baik, justru akan jauh lebih bermanfaat bagi pemerintah

"Karena PKL itu adalah penyedia lapangan kerjaJadi kami bukan untuk digusur, melainkan ditata dengan baik," pungkasnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tanpa KTP Bisa Buka Tabungan