Keyakinan tersebut didasarkan pada dua hal, pertama rakyat melalui pemilu sudah memberikan kepercayaan kepada SBY untuk memimpin bangsa ini lima tahun mendatang dan kedua SBY tidak akan mengkhianati kepercayaan rakyat tersebut.
“Jika PDIP dan PG diajak SBY bergabung dalam kabinet, ini sebuah praktek pengkhianatan demokrasi, sebab hakikat dari sebuah demokrasi adalah menjalankan keputusan rakyat sebagaimana yang tercermin dari hasil pilpresKalau keputusan rakyat itu tidak dijalankan oleh presiden atas pertimbangan politik akomodasi, untuk apa pemilu harus digelar dan hendak dibawa ke mana demokrasi bangsa ini," tanya Arbi Sanit, di Jakarta, Selasa (18/8).
Menjawab pertanyaan adanya kesan dari SBY yang bersikap akomodatif terhadap keinginan Golkar dan PDIP yang ingin ikut di kabinet, Arbi Sanit menilai sikap SBY tersebut sebagai sebuah seni berpolitik guna meminimalisir munculnya konflik politik kepermukaan
BACA JUGA: SBY-Boediono Dilantik 20 Oktober
"Golkar dan PDIP hendaknya belajar dari pengalaman disaat menentukan siapa cawapres mendampingi SBY
BACA JUGA: KPU Tetapkan SBY-Boediono Presiden-Wakil Presiden Terpilih
Tiba waktunya, SBY secara berani ternyata mengambil keputusan sesuai dengan akal sehatnya," ujar Arbi Sanit.Pengalaman itu mestinya dijadikan sesuatu yang sangat berharga, terutama oleh partai Golkar dan PDIP agar kesalahan masa lalu tidak terulang kembali
BACA JUGA: Oposisi PDIP Sulit Maksimal
(fas/JPNN)BACA ARTIKEL LAINNYA... Hari Ini KPU Tetapkan SBY-Boediono
Redaktur : Tim Redaksi