jpnn.com - JAKARTA - Archandra Tahar menjadi menteri tersingkat dalam sejarah Indonesia. Menteri berdarah Minang itu memiliki kewarganegaraan ganda, sesuatu yang dianggap melanggar undang-undang di Indonesia.
Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, kasus Archandra menunjukkan Presiden Joko Widodo tidak cermat dalam memilih pembantunya di Kabinet Kerja. Sebab, kasus Archandra tidak akan terjadi jika Jokowi -sapaan Joko Widodo- punya data akurat tentang rekam jejak Archandra.
BACA JUGA: Gerindra: Pengganti Archandra Harus Bela Kepentingan Nasional
Kepada wartawan di DPR, Selasa (16/8), Fadli mengatakan, penelusuran rekam jejak calon menteri merupakan hal standar yang mutlak dilakukan. "Ini harus secara teliti, cermat, background yang menyangkut pendidikan, status kewarganegaraan, satu hal yang paling standar," ujarnya.
Fadli pun menyebut kesalahan tidak sepenuhnya pada Archandra. Sebab, kata Fadli menambahkan, Archandra hanya memenuhi panggilan negara karena ditarik oleh Jokowi.
BACA JUGA: Pakar Uji Kebenaran Pertemuan Fredi Budiman-Haris Azhar
Fadli bahkan menyebut Archandra bukanlah pihak yang harus bertanggung jawab. "Arcandra sendiri menjadi korban," ujar politikus Gerindra itu.
Fadli menambahkan, Archandra merupakan contoh putra Indonesia yang tinggal di luar negeri, namun sangat dibutuhkan keahliannya di tanah air. Kata Fadli, masih banyak putra-putri Indonesia yang punya kemampuan khusus namun kini tinggal di mancanegara.
BACA JUGA: Jokowi Puji Kinerja DPR/DPD Tahun Ini
Karena itu dia berharap agar para WNI yang bekerja di luar negeri bisa kembali ke Indonesia untuk mengabdi kepada negara."Tetapi hal-hal seperti administratif tidak dipenuhi. Kejadian seperti ini, sungguh disayangkan," pungkas legislator asal Jawa Barat itu.(dna/JPG)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wah, Pengelolaan Administrasi di Istana Tambah Parah
Redaktur : Tim Redaksi