jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono kembali mengkritisi kebijakan pemerintah soal PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Kebijakan yang disebut-sebut sebagai salah satu solusi menyelesaikan masalah honorer K2 usia di atas 35 tahun, ternyata amburadul.
BACA JUGA: Kepala BKN Menjelaskan Kendala Pengangkatan PPPK, Simak Baik-baik
Bagi Eko, PPPK itu lebih layak untuk pelamar umum dan bukan honorer K2 yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.
Eko juga menyesalkan ada banyak honorer K2 yang terpedaya dengan janji-janji manis soal PPPK.
BACA JUGA: Honorer K2 Lulus PPPK Tidak Takut Ancaman, Siap Gelar Aksi Lagi
"Baru sadar kan, PPPK itu jebakan Batman. Sudah jelas-jelas PPPK itu cara halus pemerintah membuang honorer K2 kok," kata Eko kepada JPNN.com, Jumat (13/11).
Karena paham akan konsekuensi PPPK, Eko mengaku getol menolak itu.
BACA JUGA: Perjuangkan Hak PPPK, Honorer K2 Siap Gabung THL TBPP
Dia tidak mau honorer K2 dijadikan tenaga outsourcing yang sewaktu-waktu bisa ditendang.
Menurut Eko, honorer K2 seharusnya punya iman kuat dalam berjuang.
Jangan hanya berpikir untuk keselamatan diri sendiri tetapi lupa sama yang lain.
"Kalau saya menolak PPPK karena tahu honorer K2 akan dirugikan. Sudah terbukti kan, jadi enggak bisa bergerak lagi, sudah terjebak," ucapnya.
Eko yang mengaku arek Suroboyo ini mengumpakan perjuangan honorer K2 seperti kisah Bung Tomo.
Semangatnya teguh dan tidak tergoyahkan.
Semangat Bung Tomo itu yang dibawa Eko sehingga tidak gentar memperjuangkan status PNS.
Dia merasa PNS layak bagi mereka karena honorer K2 punya landasan hukumnya.
"Berjuang itu kayak Bung Tomo. Jangan muda terpengaruh. Jangan lebay. Ingat, PNS yes, PPPK no," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad