jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menegaskan posisinya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang menjadi salah satu program besar Presiden Joko Widodo untuk memudahkan investasi dan penciptaan lapangan kerja baru.
Arief menegaskan bahwa dirinya akan berada bersama buruh untuk menolak selama RUU tersebut tidak berpihak kepada buruh.
BACA JUGA: Penjelasan Pejabat Kemenko Perekonomian soal Upah Buruh per Jam
Sekalipun partainya yang kini berada di barisan pemerintah, mendukung RUU Omnibus Law itu.
"Saya melihat omnibus law ini akan merugikan kaum pekerja, maka saya serukanlah kepada seluruh serikat buruh untuk menolak omnibus law yang berhubungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan," ucap Arief dalam program NGOMPOL (Ngobrol Politik) JPNN.com, beberapa hari lalu.
BACA JUGA: Upah Buruh per Jam Dianggap Cukup Adil, kok Bisa?
Salah satu poin yang dikhawatirkan ketua umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu ini adalah masalah upah per jam.
Hal itu menurut dia akan membuat kaum buruh semakin miskin dan posisi pekerja sulit dipercaya.
BACA JUGA: Inikah Hal yang Membuat Anies Baswedan Terlalu Percaya Diri?
Satu contoh, kata Arief, ketika buruh mau mengajukan pinjaman ke perbankan, maka dengan skema upah per jam, pekerja tidak akan kesulitan mendapatkan kredit.
"Artinya tidak ada bank yang percaya kepada buruh karena pekerjaannya (gaji, red) yang tidak tetap. Dampaknya ada nanti kalau misalkan buruh ambil motor, beli rumah, bank tidak akan mau karena tidak ada penghasilan tetap, dibayar berdasarkan jam-jaman," tutur Arief.
Inilah menurutnya yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Dia tidak ingin rezim ini menjadikan Indonesia negara yang ramah investasi. Namun di sisi lain rakyatnya sendiri semakin miskin dan ditindas.
"Itu pasti saya tolak. Walau Gerindra mendukung pasti saya tolak, karena saya akan menolak itu sebagai pimpinan serikat buruh dan tanggung jawab saya di Gerindra memegang buruh," tandasnya. (fat/jpnn)
Tolak Keras Upah Per Jam:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam