jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mewacanakan untuk membentuk tim pengawas perkara dugaan penistaan agama Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dan turunannya.
Menurur Arsul Sani, rencana pembentukan tim pengawas Komisi III merupakan saran dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat duduk bersama dengan delegasi Aksi Bela Islam II di Istana Presiden, Jakarta Pusat pada Jumat (4/11).
BACA JUGA: KPK Diduga Diskriminatif di Kasus Politikus Golkar Ini
"Jadi waktu demo 4 November itu, kan ada perwakilan Komisi III empat orang. Pada saat itu Pak Kapolri juga menyampaikan untuk kasus-kasus termasuk perkara Ahok dan turunan kasus itu silakan Komisi III awasi," kata dia usai membesuk kondisi lima kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (8/11).
Dari empat Anggota Komisi III DPR yang ikut ke Istana Presiden, selain Asrul juga ikut Habib Aboe Bakar Alhabsyi (FPKS), Taufiqul Hadi (Fraksi NasDem), dan Daeng Muhammad (Fraksi PAN).
BACA JUGA: Please, Jangan Percaya Video Berjudul Kapolda Memprovokasi FPI
Dia menjelaskan, fungsi tim pengawas nantinya fokus mengamati kasus Ahok dan turunan perkaranya yang bergulir di Polri. Namun, Asrul menyadari fungsi pengawasan ada batasannya.
"Kalau kami nongkrong di situ (ruang penyidik) tiga jam, itu intervensi karena penyidiknya nanti segan untuk bertanya," katanya.
BACA JUGA: Fahri Hamzah: Kapolri Jangan Bicara Sembarangan
Dalam kasus lima kader HMI ini, tim pengawas memastikan bahwa pihak yang berperkara mendapatkan semua hak asasi manusia beserta hak hukumnya.
"Saya bertugas, hey kau ada pengacara gak, sudah dikasih makan gak, sehat gak? Dan memastikan proses berjalan sesuai prosedur," tandas dia.(Mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Puti Tegaskan Pancasila dan Cita-cita Bung Karno
Redaktur : Tim Redaksi