jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) menyoroti masih banyaknya kasus anggota Polri terlibat narkoba, baik sebagai pemakai, pengedar, bahkan melindungi bisnis haram tersebut.
Masalah ini menjadi perhatian ART setelah heboh video tersangka pengedar narkoba di Tana Toraja mengaku dilindungi pihak polres setempat.
BACA JUGA: Pengakuan Tersangka Narkoba: Kami Dilindungi Polisi dari Bawah
Pengakuan itu disampaikan sang tersangka pengedar saat konferensi pers yang digelar Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Kabupaten Tana Toraj, Sulawesi Selatan pada pekan lalu.
Pengakuan tersangka pengedar narkoba itu kini sedang diselidiki oleh Propam Polda Sulsel atas atensi Bareskrim Polri.
BACA JUGA: Penjelasan Irjen Krishna Murti soal Dosen UII Hilang di Norwegia, Begini Infonya
"Kalau personel Polri sudah pakai narkoba dan, lebih parah lagi menjadi pengedar atau backing narkoba, bisa dipastikan akan terjadi perubahan gaya hidup secara nyata," kata Abdul Rachman Thaha melalui keterangan tertulis, Senin (20/2).
Dia menyebut personel pemakai bisa terindikasi dari kerjanya yang buruk. Oleh karena itu, dia menyarankan dilakukan tes urine kepada seluruh polisi.
BACA JUGA: Kepala Sekolah Ini Pacari Siswi SMP, 2 Kali Melakukan Persetubuhan, Bu Retno Meradang
"Yang kedapatan urinnya mengandung narkoba, langsung pecat," ucap senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) itu.
Sementara bagi personel yang sekonyong-konyong hidup mewah, tidak ada salahnya dicurigai terlibat dalam bisnis jahat termasuk bisnis narkoba.
"Karena itulah pimpinan perlu sering turun ke bawah," lanjut mantan aktivis HMI itu.
Namun, senator yang beken disapa dengan inisial ART itu menilai upaya pimpinan Polri tidak cukup sampai di situ.
Menurut ART, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus memastikan seluruh anggotanya diaudit oleh PPATK.
Lalu, hasil audit anggota yang menampakkan kejanggalan harta dan kekayaan harus diselidiki dan dilakukan penyidikan secepatnya.
"Kejanggalan itu diumumkan ke publik. Mulai dari seluruh jenderal di Mabes Polri. Tak terkecuali Jenderal Listyo Sigit sendiri," ujar dia.
ART juga mempertanyakan dampak anggaran Polri terhadap kondisi moral para polisi. Dengan anggaran fantastis, dia khawatir Korps Bhayangkara justru mengalami dekadensi moral.
Karena itulah, dia menilai perlu ada tinjauan serius terhadap anggaran Polri.
Menurut ART, defunding seperti yang dilakukan beberapa negara terhadap institusi kepolisian mereka bisa saja diterapkan di tanah air.
"Pos-pos anggaran yang dialokasikan untuk survei popularitas Polri pastinya harus dikurangi secara signifikan," kata ART.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasto PDIP Sentil SBY soal Sistem Pemilu, Irwan Fecho Bereaksi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam