jpnn.com, JAKARTA - Arus data lintas negara menjadi salah satu isu utama yang mengemuka saat ini.
Hal itu berkaitan dengan perlindungan data pribadi karena setiap negara memiliki sistem hukum sendiri sesuai dengan budayanya masing-masing.
BACA JUGA: Internet Exchange Bisa Jadi Pintu Gerbang Arus Data Antarnegara
"Kepercayaan tampaknya menjadi elemen yang perlu digunakan untuk mengatasi kekurangan kerangka hukum yang selaras untuk perlindungan data pribadi," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan dalam keterangannya, Kamis (28/7).
Berlandaskan hal itu, Kemenkominfo menyelenggarakan lokakarya (workshop) baru-baru ini mengenai identifikasi langkah-langkah penyeimbangan kepentingan bagi multistakeholder pada arus data lintas batas (Identification of Measures in Balancing Interest of Multistakeholder on Cross Border Data Flows).
BACA JUGA: Menkeu: Presidensi G20 Dorong UMKM Indonesia Miliki Permodalan yang Luas
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 3rd Digital Economy Working Group Meeting (DEWG) Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 yang membahas isu prioritas ketiga tentang arus data lintas negara atau Cross-Border Data Flow (CBDF) dan arus data dengan kepercayaan atau Data Free Flow with Trust (DFFT).
"Perlu diskusi di antara para pemangku kepentingan dalam memajukan upaya kolaboratif pemanfaatan data untuk kepentingan semua dan mendorong anggota G20 menuju pemahaman yang lebih seimbang mengenai operasionalisasi DFTT dan CBDF," ujar Semuel Abrijani.
BACA JUGA: Kemenkominfo Gelar Pelatihan Guru di Makassar agar Makin Cakap Digital
Lokakarya digelar secara hibrida di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, itu diikuti delegasi negara anggota G20, negara undangan, organisasi internasional, dan asosiasi bisnis.
Juga National Knowledge Partners, antara lain Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Global Knowledge Partners: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Diskusi tentang arus data lintas negara beberapa kali dibahas dalam Kepresidenan G20 sebelumnya.
Pada 2019, Presidensi G20 Jepang memulai pembahasan arus data dengan kepercayaan (DFFT) dalam aktivitas transfer data.
Hal itu terus berlanjut sampai Presidensi G20 Italia. Gugus Tugas Ekonomi Digital mengakui pentingnya untuk mencapai pemahaman bersama terkait arus data bergerak melintasi batas dengan kepercayaan.
Interkonektivitas menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memaksimalkan potensi teknologi baru, seperti Big Data Analytic, Internet of Things (IoT), Blockchain, Artificial Intelligent Technology, yang mana data merupakan hal kunci.
“Data adalah kunci untuk membuka pasar digital. Ibarat koin yang harus kita masukkan sebelum kita dapat menikmati produk digital,” kata dia.
Mira Tayyiba selaku sekretaris jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus Chair DEWG menyebutkan anggota G20 memiliki keinginan yang sama untuk melanjutkan diskusi mengenai data, mengingat makin meningkatnya risiko dan permasalahan terkait arus data dari aspek teknis, praktis dan konseptual.
“Internet itu untuk semua orang, maka dengan pertumbuhan internet yang terus meningkat kita semua memiliki kepentingan tata kelolanya dan implementasinya dari pertukaran data antarpemerintah,” kata Mira Tayyiba. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenkominfo Ajak Pelajar Makassar Beretika di Dunia Digital
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Mesyia Muhammad