jpnn.com - JAKARTA - Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Zenzi Suhadi menyatakan kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau bukan bencana, tapi kejahatan terencana akibat pemerintah kebablasan mengeluarkan izin perkebunan skala besar dan Hutan Tanaman Industri (HTI).
"Ini kejahatan terencana, kenapa? karena faktor penyebab terbesarnya adalah pemberian perizinan perkebunan skala besar dan HTI," kata Zenzi menjawab JPNN, Jumat (14/3).
BACA JUGA: SBY Masih Kunker di Solo, Teleconference Soal Asap Riau Molor
Dikatakan, Undang-undang perkebunan dan kehutanan di Indonesia jelas mengatur bahwa setiap usaha tertentu wajib mempunyai analisis dampak lingkungan (Amdal) serta perencanaan.
Nah, setelah banyaknya perkebunan yang mendapat izin operasi yang terjadi justeru kebakaran hutan dan lahan. Artinya resiko ini sudah diketahui pemerintah jahu-jauh hari.
BACA JUGA: Pagi Ini, Presiden SBY Teleconference Dengan Wagubri
"Ketika kebakaran hutan dan lahan ini tidak diantisipasi, kejahatan ini direncanakan. Kebakaran ini efeknya bukan hanya di Riau saja, tapi juga menjalar ke Bengkulu, Sumatera Utara, Jambi bahkan Bengkulu," jelasnya.
Terkait persoalan ini, Walhi mendesak pemerintah segera mengambil tindakna jangka pendek dengan mengoptimalkan segala cara memadamkan titik api. Kemudian pemerintah harus menyelematkan sumber daya kehidupan masyarakat agar tidak hilang dilalap api.
BACA JUGA: Kapolri: Pemakaian Jilbab Polwan Masih Dievaluasi
"Jangan seperti yang terjadi di Kepulauan Meranti (Riau), ketika konsensi PT NSP terbakar, menjalar ke perkebunan masyarakat tapi tidak ada yang tanggungjawab, sehingga 500 lebih kepala keluarga kehilangan mata pencaharian," tegasnya.
Dalam menyikapi persoalan seperti ini, tambahnya, pemerintah mestinya tidak hanya menghentikan kebakaran yang terjadi, tapi juga menuntut pelaku usaha perkebunan skala besar dan HTI mengganti kerugian warga.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaksa Makin Rajin Tangkap Koruptor
Redaktur : Tim Redaksi