jpnn.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry berkomitmen tidak membiarkan masyarakat mudik melalui angkutan penyeberangan laut.
Komitmen tersebut sejalan dengan aturan pemerintah terkait larangan mudik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.
BACA JUGA: Seperti ini Prediksi ASDP Terkait Jumlah Penumpang dan Kendaraan Jelang Lebaran 2020
Direktur Komersial dan Layanan ASDP Yusuf Hadi menjelaskan pihaknya sudah diberikan tugas oleh Kementerian BUMN untuk tidak berkompromi membantu memudahkan masyarakat mudik, tanpa memenuhi syarat dari Gugus Tugas Covid-19.
Tak main-main, ASDP kata Yusuf bahkan tidak segan untuk memecat petugas di lapangan yang terbukti meloloskan masyarakat yang nekat mudik.
BACA JUGA: Angkutan Umum Dilonggarkan, ASDP Perketat Jalur Masuk ke Pelabuhan Penyeberangan
"Bila ada pihak atau oknum meloloskan pemudik, sanksinya paling tinggi PHK," kata Yusuf dalam conference virtual, Kamis (14/5).
Yusuf mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan berbagai strategi untuk mencegah masyarakat yang nekat mudik.
BACA JUGA: Mudik di Lingkungan Jabodetabek Masih Diperbolehkan, Asalkan...
Salah satu strategi yang sudah dilakukan adalah dengan membangun pos pengecekan atau buffer zone sebelum memasuki pelabuhan.
"Sejak 15 April kami sudah menempatkan buffer zone di luar pelabuhan," ucap Yusuf.
Selain itu, ASDP juga sudah tidak lagi menjual tiket secara online bagi kendaraan roda empat pribadi atau pejalan kaki sejak 24 April 2020.
Sementara, bagi masyarakat yang dikecualikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pembelian tiket penyeberangan hanya bisa dilakukan secara langsung di pelabuhan.
Hal tersebut dilakukan agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat memverifikasi data dan juga dokumen kelengkapan calon penumpang.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy