Aset Pemerintah Rp 77,32 Triliun 'Ngambang'

JAKARTA - Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2008, inventarisasi dan revaluasi aset pada 12.053 dari 22.307 satuan kerja (satker) belum selesai dilakukan, sementara hasil revaluasi aset pada 8.200 satker senilai Rp 77,32 triliun belum dibukukan alias 'ngambang'Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengatakan, hal tersebut disebabkan karena lambatnya proses inventarisasi aset negara di berbagai instansi pemerintahan.

"Inventarisasi kekayaan negara ini telah mulai dilakukan sejak dibentuknya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam dua tahun terakhir

BACA JUGA: Nego Saham PT NNT Jangan Libatkan Auditor Independen

Namun inventarisasi aset negara di berbagai instansi pemerintahan berjalan sangat lambat dan penilaiannya masih belum seragam," tegasnya, di dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (9/6).

Menurutnya Anwar, inventarisasi dan penilaian kekayaan negara bukan saja penting untuk menambah akuntabilitas dari segi kewajaran penilaian yang disajikan dalam neraca, tetapi juga sangat penting untuk mengetahui kesiapan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kementerian atau lembaga negara.

"Inventarisasi dan revaluasi kekayaan negara sangat penting dilakukan dalam rangka pengelolaan barang milik negara," lanjutnya.

Dikatakan Anwar pula, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kementerian atau Lembaga Negara, juga menegaskan untuk dapat menyajikan aset (yang) dapat mendukung kegiatan operasional sebagai bagian dari aset tetap di neraca(cha/JPNN)

BACA JUGA: Pemerintah Diminta Tak Gunakan Auditor Independen

BACA JUGA: Dephub Cabut Izin Linus Air

BACA ARTIKEL LAINNYA... Realisasi Investasi Korsel Menurun